Tiga Terdakwa Bersiap Patahkan Tuntutan JPU KPK di Pledoi

PASURUAN – Kasus dugaan suap Walikota Pasuruan Setiyono semakin mendekati babak akhir. Hari ini (29/4), sidang lanjutan akan digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya. Sidang kali ini beragendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi.

Selain Setiyono, dua terdakwa lainnya yakni Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto telah menyiapkan materi pledoi yang akan dibacakan di muka persidangan. Ketiga terdakwa itu akan mematahkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

Penasihat hukum Setiyono, Ali Ismail mengungkapkan beberapa hal yang disinggung dalam pledoi. Yakni mengenai inisiatif permintaan commitment fee yang dianggap bukan dari Setiyono.

“Fakta persidangan sudah jelas bahwa permintaan fee itu bukan dari Pak Setiyono. Itu inisiatif mereka sendiri. Itulah nanti yang kami perjelas,” tuturnya.

Disamping itu pihaknya juga meragukan soal dakwaan JPU KPK terkait uang suap proyek yang dinikmati Setiyono sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. “Kami juga ungkap soal keterangan saksi meringankan yang batal dihadirkan di sidang. Juga ada soal kinerja Pak Setiyono selama ini,” ungkap Ali.

Demikian pula dengan Dwi Fitri Nurcahyo. Penasehat hukumnya, Dewi Widhiyarto memastikan kliennya tetap menggunakan haknya menyampaikan nota pembelaan dihadapan majelis hakim.

Sementara penasihat hukum Wahyu Tri Hardianto, Sutomo juga mengatakan hal yang sama. Pledoi yang akan dibacakan hari ini agar majelis hakim dapat mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan kliennya

“Setidaknya dengan apa yang kami sampaikan dalam pledoi, klien kami memperoleh putusan seringan-ringannya,” ungkapnya.

Sebelumnya, JPU KPK Taufiq Ibnugroho menuntut Setiyono dengan 6 tahun pidana penjara. Serta kewajiban membayar denda sebesar Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Setiyono juga diwajibkan mengembalikan uang pengganti sebesar Rp 2,26 miliar. Jika tidak membayarkan uang pengganti hingga 1 bulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap, JPU KPK berhak menyita harta benda milik terdakwa sesuai dengan besarnya uang pengganti tersebut untuk dilelang.

“Jika (hasil lelang) tidak mencukupi sebagai uang pengganti maka terdakwa harus menggantikannya dengan hukuman pidana 1 tahun penjara. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik atau jabatan politis selama 3 tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya,” kata JPU KPK.

Terdakwa Dwi Fitri Nurcahyo dituntut setahun lebih ringan dibandingkan dengan Setiyono. Yakni 5 tahun pidana penjara disertai denda Rp 300 juta. Dwi juga diwajibkan membayarkan uang pengganti kerugian negara senilai Rp 80 juta.

Jika tak dibayarkan lebih dari 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka Dwi harus menggantinya dengan hukuman kurungan 6 bulan.

Sedangkan Wahyu Tri Hardianto dituntut hukuman 4 tahun pidana penjara dengan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. (tom/fun)