48 CJH Kabupaten Pasuruan Dikenai Pajak Progresif

BANGIL – Sebanyak 48 CJH Kabupaten Pasuruan yang akan berangkat pada musim haji tahun ini, dikenai pajak progresif. Mereka harus menambah 2.000 riyal dari BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) biasanya karena pernah berhaji sebelumnya.

Imron Muhadi, kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Kabupaten Pasuruan mengatakan, pengenaan pajak dimulai tahun 2018. Namun, tahun lalu pajak progresif masih ditanggung pemerintah. Sebab, prosesnya mepet dengan waktu pemberangkatan haji.

Dilanjutkannya, CJH yang pernah berhaji biasanya ikut pelunasan di tahap kedua yang berlangsung akhir April. Namun, saat pelunasan BPIH tahap pertama sampai 15 April, 48 CJH itu terdeteksi pernah berhaji.

“Mereka ini masuk pelunasan BPIH tahap pertama. Dan, ternyata mereka terdeteksi pernah berhaji oleh Arab Saudi. Sehingga, mereka dikenakan pajak progresif atau menambah 2.000 riyal untuk pengurusan visanya,” terangnya.

Meskipun faktanya, tidak semua nama yang terdeteksi pernah berhaji sebelumnya. “Ada yang namanya mirip atau alamatnya sama. Untuk kasus seperti ini, CJH yang bersangkutan mengajukan surat resmi belum pernah berhaji sebelumnya. Sehingga, tidak dikenakan pajak progresif,” terangnya.

Saat ini, menurut Imron, dari 48 nama tersebut, masih 4 CJH yang membayar pajak progresif. Total BPIH yang harus mereka bayar yaitu Rp 44 juta. Rinciannya, biaya haji tahun 2019 sebesar Rp 36.091.845. Ditambah pajak progresif sebesar 2.000 riyal atau Rp 8 juta. (eka/hn)