Saksi Sebut Ada Intervensi dalam Pengaturan Proyek di Kota Pasuruan

SIDOARJO – Sidang lanjutan kasus suap Wali Kota Pasuruan nonaktif Setiyono kembali berlanjut, Senin (18/3). Sembilan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memenuhi panggilan sidang dengan agenda pemeriksaan saksi di PN Tipikor Surabaya, itu. Lihat videonya disini.

DIAMBIL SUMPAH: Para saksi diambil sumpahnya sebelum memberikan kesaksian dalam sidang, Senin (18/3). (Mokhamad Zubaidillah/Jawa Pos Radar Bromo)

Dalam kesaksiannya, para saksi kompak menyebut adanya intervensi. Namun, bukan dari Wali Kota Nonaktif Setiyono.

Seluruh saksi yang dihadirkan merupakan pejabat di lingkungan Pemkot Pasuruan. Yakni, Dedik Usdikari, mantan kepala Unit Layanan dan Pengadaan (ULP); Samsul Rizal, mantan kabid Bina Marga Dinas PUPR; serta Akung Novajanto, kabid Bina Marga Dinas PUPR.

Kemudian, Roni Abas, kasi Perencanaan dan Pengendalian pada Bidang Bina Marga Dinas PUPR; dan Arif Brilianto, kasi Perencanaan dan Pengendalian Penataan Bangunan pada Dinas PUPR.

Sedangkan empat lainnya adalah Njoman Swasti, kepala BLP; Siti Amini, kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; Wakhfudi Hidayat, kasubbag Pengendalian BLP; dan Agus Widodo, ketua Pokja II BLP.

JPU KPK Kiki Ahmad mengatakan, keterangan dari sembilan saksi itu diperlukan sebagai tambahan keterangan tujuh saksi yang telah dihadirkan dalam sidang sebelumnya. Menurutnya, para saksi itu dihadirkan untuk membuktikan materi dakwaan JPU kepada masing-masing terdakwa. Baik terhadap terdakwa Setiyono, Dwi Fitri Nurcahyo, maupun Wahyu Tri Hardianto.

Menurut Kiki, sembilan saksi itu dihadirkan lantaran jabatannya yang berkaitan dengan proses pengadaan proyek di lingkungan Pemkot Pasuruan. “Saksi yang kami hadirkan hari ini diperlukan keterangannya. Seluruhnya pejabat yang berkaitan dengan proses pengadaan proyek,” katanya.

Kepada para saksi, JPU KPK menanyakan beberapa hal yang hampir sama. Yakni seputar proses pengadaan proyek hingga indikasi adanya intervensi. Terutama berkaitan dengan proyek-proyek yang telah di-ploting ke pihak tertentu. Dalam kesaksiannya, seluruh saksi kompak mengatakan adanya intervensi tersebut. Namun, bukan dari Setiyono.

 

Bukan dari Setiyono

Mantan Kepala ULP Dedik Usdikari mengaku pihaknya memang sempat didatangi beberapa penyedia jasa konstruksi pada 2016. Sejumlah rekanan itu datang ke kantornya dan menyampaikan jika mereka telah mendapat ploting-an proyek.

“Ada yang datang ke saya, menyampaikan bahwa proyek yang dimaksud sudah di-ploting. Tapi saya tidak tanya yang mem-ploting siapa. Kemudian ada beberapa yang saya sampaikan ke Pokja. Ini paketnya ini. Selebihnya tidak ada. Hanya itu yang saya sampaikan ke Pokja,” ujar Dedik.

JPU KPK lantas membacakan BAP Dedik Usdikari poin 18 huruf a, mengenai proses lelang tahun 2016. Disebutkan bahwa Dedik pernah dimintai bantuan oleh Dwi Fitri Nurcahyo selaku kepala Dinas PUPR saat itu untuk membantu rekanan yang telah mendapatkan ploting proyek.

“Saya sampaikan ke Pokja agar rekanan titipan Pak Dwi dibantu. Jika rekanan tidak menang, maka Pokja harus memberi toleransi untuk memperbaiki kekurangannya,” kata JPU KPK Kiki Ahmad Yani saat membacakan BAP.

Dedik menyanggah pernyataan tersebut. Ia berkata, ada beberapa hal yang kurang tepat dalam BAP tersebut. Dia membenarkan bahwa memang ada salah satu penyedia yang menjadi peserta lelang terdapat kekurangan. “Kemudian beliau minta toleransi karena kekurangan itu bukan hal substantive, maka bisa dilanjutkan,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kabid Bina Marga Samsul Rizal. Saat dirinya menjabat pada tahun 2016 lalu, intervensi mengenai sejumlah proyek datang dari Dwi Fitri Nurcahyo. Ia bahkan sempat dipanggil atasannya untuk menunjukkan proyek-proyek yang telah ditentukan pemegang jatahnya.

“Informasinya yang disampaikan Pak Dwi, (ploting-an) itu dari Pak Wali. Nama-nama paket dan penyedia sudah disebutkan. Saya diminta mencatat beberapa, baik lelang maupun penunjukan langsung untuk disampaikan ke PPK,” jelas Samsul. Catatan itu kemudian diberikan kepada Akung Novajanto dan Roni Abas.

Akung juga mengaku, dirinya didatangi sejumlah rekanan ataupun utusan dari rekanan di kantornya. Kata dia, mereka menyerahkan lembaran kertas berisikan ploting-an proyek. “Jadi, disampaikan kalau mereka dapat paket-paket,” akunya.

Mantan Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Roni Abas menjelaskan, dirinya pernah mendapat arahan dari Samsul Rizal yang saat itu menjadi atasannya terkait pengadaan paket pekerjaan jenis penunjukan langsung. “Untuk PL menang semua. Tapi, terkait nama-nama perusahaan yang disampaikan ke kita dikoreksi dulu. Kualifikasinya kalau tidak sesuai tidak akan diberikan,” jelasnya.

JPU KPK lantas menanyakan Arif Brilianto, mantan kasi Perencanaan dan Pengendalian Penataan Bangunan mengenai hubungannya dengan Agus Setiyono dan Supono. Dua orang itu disebut-sebut sebagai konsultan perencana konstruksi.

“Pak Agus Fadjar pernah menyampaikan proyek-proyek yang dipegang Agus Setiyono dan Supono. Sebagian orang-orang itu juga ada yang datang ke saya menyampaikan bahwa dapat proyek ini. Proyeknya sama dengan yang disampaikan Pak Agus,” bebernya.

Di sisi lain, Njoman Swasti, kepala BLP mengaku dirinya tak pernah mendapatkan intervensi dari pihak manapun sejak mengemban jabatan itu pada 2017. Tak hanya itu, Njoman bahkan mengaku tak pernah mengetahui bentuk ploting-an proyek seperti apa.

Bahkan, dia mengaku beberapa kali bertemu dengan Setiyono dalam berbagai kesempatan. Katanya, Setiyono juga kerap menyampaikan agar proses lelang yang menjadi tanggung jawab Njoman dilakukan secara normatif.

Pada 2018, Njoman mengaku Dwi Fitri Nurcahyo pernah menyampaikan beberapa proyek yang telah di-ploting. Namun, katanya, tak begitu detail. “Cuma secara sepintas, secara lisan Pak Dwi menyampaikan Pokja untuk membantu,” katanya.

Mendapati jawaban itu, JPU KPK kemudian membacakan BAP poin 7 yang menyebutkan, Dwi Fitri Nurcahyo meminta bantuan pihak BLP untuk membantu memuluskan proses lelang beberapa proyek yang telah di-ploting. Dwi menyebut nama-nama penyedia jasa konstruksi itu dengan istilah manten.

“Saya sampaikan tidak berani. Normatif saja. Pak Dwi bilang ‘Pokja suruh bantu lek kurang sitik-sitik nggak opo-opo,” jelasnya. Setelah itu, Njoman berpesan kepada Wakhfudi Hidayat agar proses lelang tetap dilakukan prosedural. “Kalau tidak sesuai, tidak lulus, jangan ambil risiko. Tapi setahu saya, Pak Wakhfudi koordinasi langsung dengan Pak Dwi,” jelasnya.

Wakhfudi Hidayat sendiri mengaku jika dirinya tak mendapatkan intervensi. Hanya saja, ia merasakan sinyal-sinyal akan hal itu. “Sinyal-sinyal mengenai ploting itu ada,” akunya. Menurutnya, sinyal tersebut dirasakan lantaran memang tak ada pihak yang langsung menyampaikan ke pihaknya mengenai ploting-an.

“Setelah lelang selesai dan pemenangnya tidak sesuai, Pak Dedik minta dievaluasi, cek lapangan dan sebagainya. Jika itu sesuai (dengan ploting), Pak Dedik setuju saja,” katanya.

Sementara, Ketua Pokja II BLP Agus Widodo mengaku pernah diminta Dwi Fitri Nurcahyo agar proses lelang yang berlangsung, bisa mulus sesuai dengan ploting-an yang telah disusun. “Pernah diminta untuk menoleransi penyedia yang terdapat kekurangan,” jelasnya.

Dalam sidang dengan terdakwa Muhammad Baqir dari CV Mahadir beberapa waktu lalu, sempat muncul soal aliran uang ke BLP. Hal itu terungkap saat jaksa menanyakan hubungan Njoman Swasti dengan Dwi Fitri selama ini. Jaksa menanyakan apakah Njoman pernah menerima uang dari Dwi Fitri.

Hal itu diakui Njoman. “Sebelum Lebaran melalui Pak Makhfudi ada uang lembur. Saya tanya apa tidak apa-apa. Dijawab aman,” ucap Njoman kala itu. Pemberian itu dilakukan dua kali. Yakni senilai Rp 30 juta dan Rp 20 juta. Uang itu dibagi ke semua anggota Pokja.

Njoman menjelaskan pembagian uang Rp 30 juta. Di antaranya, Rp 5 juta untuk dia sendiri, Wakhfudi Rp 3 juta, Guna Wahyuningsih (kasubbag pelayanan) Rp 3 juta, dan sisanya untuk anggota Pokja. Sementara yang Rp 20 juta, dibagi ke Wakhfudi Rp 2 juta dan Guna Wahyuningsih Rp 750.000. Sementara sisanya dipegang Wakhfudi. Njoman mengaku tak tahu kemana aliran duit sisanya tersebut.

Wakhfudi pun mengakui jika ia pernah dipanggil Dwi Fitri. “Pernah dipanggil dan diberikan uang. Totalnya, Rp 55 juta. Uang untuk lembur. Saya tidak menanyakan uang dari mana,” katanya waktu itu.

Sementara itu, dalam sidang itu, hanya kepada Siti Amini saja JPU KPK tak menanyakan soal intervensi. Amini hanya dicecar pertanyaan mengenai asal muasal proyek PLUT KUMKM. Ia mengaku, pihaknya memang mengusulkan proyek itu ke Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) sejak Februari 2017.

Ia menilai, daerah yang mendapatkan proyek itu akan diuntungkan. Sebab PLUT-KUMKM akan menjadi wadah bagi pelaku UMKM di Kota Pasuruan untuk meningkatkan sektor perekonomian.

“Setelah diusulkan melalui surat wali kota, saya ke Jakarta. Saya ditanya Bu Deputi, apakah Kota Pasuruan sudah WTP? Lah ini, ternyata supaya dapat PLUT-KUMKM harus WTP,” kata dia. Amini menambahkan, setelah predikat Opini WTP diraih atas pemeriksaan tahun anggaran 2017, pihaknya kembali mengusulkan proyek bernilai Rp 2,6 miliar itu. “Jadi tidak ada bantuan dari pihak lain,” terangnya. (tom/rf)