Divonis Dua Tahun, Baqir Tak Ajukan Banding

PASURUAN – Setelah sempat menyatakan pikir-pikir, Muhamad Baqir akhirnya menerima putusan majelis hakim PN Tipikor Surabaya. Keputusan itu didasari sejumlah pertimbangan hukum. Penasihat hukum terdakwa kini memusatkan perhatiannya untuk persidangan yang sedang berlangsung.

“Kami sudah berdiskusi dengan terdakwa dan keluarganya. Memperhatikan pertimbangan hukum dan lamanya tuntutan jaksa, terdakwa memutuskan tidak banding,” kata Penasihat Hukum Muhamad Baqir, Suryono Pane, Minggu (3/3).

Dia membeberkan beberapa hal yang dipertimbangkan terdakwa maupun keluarganya. Antara lain, dikarenakan terdakwa kini telah mendapat kepastian hukum melalui putusan majelis hakim. Setelah sidang putusan, Baqir telah menyampaikan surat kepada JPU KPK.

“Pada intinya, menerima putusan dan mengajukan untuk segera dieksekusi di Lapas yang terdekat dengan kediamannya. Di Lapas Porong,” imbuh Suryono.

Kendati demikian, Baqir masih memiliki hak untuk menempuh upaya hukum lain. Yakni, peninjauan kembali. Hal itu dapat dilakukan setelah eksekusi berlangsung.

Oleh sebab itu, konsentrasi penasihat hukum Baqir kini beralih terhadap persidangan terdakwa Setiyono, Dwi Fitri Nurcahyo, dan Wahyu Tri Hardianto. Suryono mengaku, pihaknya akan terus memantau jalannya persidangan ke depan.

“Kepentingan kami berkaitan dengan upaya hukum yang bisa dilakukan nantinya. Kami kaji fakta hukum yang muncul selama persidangan klien kami maupun persidangan yang sedang berlangsung,” bebernya.

Apabila nantinya ditemukan fakta hukum yang cukup signifikan, tidak menutup kemungkinan Baqir mengajukan peninjauan kembali. Menurut Suryono, hal itu merupakan strategi hukum yang akan ditempuh.

“Tidak melalui banding maupun kasasi karena kami meyakini itu akan memakan waktu. Tapi, klien kami tetap punya hak mengajukan PK nanti, makanya kami pantau dan analisis dulu sidang yang sedang berlangsung ini,” pungkas Suryono.

Diberitakan sebelumnya, majelis hakim PN Tipikor Surabaya berpendapat terdakwa M Baqir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Serta mengadili terdakwa dengan hukuman selama dua tahun serta denda sebesar Rp 50 juta. Apabila tidak dibayar, maka hukumannya akan ditambah selama dua bulan. (tom/fun)