Inspektorat Masih Kaji Pelanggaran Kabag Humas Pemkab Probolinggo

KRAKSAAN – Adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Kabag Humas Pemkab Probolinggo Heri Mulyadi belum juga selesai. Sebab, sejauh ini Inspektorat Kabupaten Probolinggo masih mengkaji terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukannya.

Inspektur Pemkab Probolinggo Sigit Sumarsono mengatakan, pihaknya memang belum memberikan sanksi terhadap Heri. Namun, ia mengaku sudah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Probolinggo perihal pelanggaran terhadap UU ASN Nomor 5/2014. “Rekomendasinya sudah diberikan oleh Bawaslu. Saat ini kami masih mengkaji pelanggarannya,” ujarnya, Selasa (26/2).

Sigit mengatakan, Bupati Probolinggo juga sudah memberikan disposisi perihal kasus ini. Pihaknya pun berencana akan memanggil yang bersangkutan.

“Disposisinya sudah turun. Tinggal kami proses. Nanti kami akan meminta keterangan yang bersangkutan juga. Apakah foto yang viral di akun pribadinya itu benar atau editan. Soalnya sekarang banyak foto-foto editan,” ujarnya.

Ia juga belum memastikan perihal kewenangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menentukan netralitasnya. Termasuk, ketika cuti boleh terlibat dalam politik atau tidak. “Masih kami kaji. Jadi, kami belum bisa memberikan tanggapan. Untuk sanksi, kami juga tidak mau berandai-andai,” ujarnya.

Diketahui, Heri diproses Bawaslu Kabupaten Probolinggo karena fotonya yang mengenakan jaket salah satu partai politik. Foto ini sempat viral di media sosial. Sedangkan, dia tercatat sebabagai PNS di lingkungan Pemkab Probolinggo.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo Fathul Qorib mengatakan, berdasarkan kajian, pihaknya menemukan pelanggaran yang dilakukan Heri sebagai PNS terhadap UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu. Perkaranya masuk dalam UU Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sehingga, pihaknya menyerahkan kepada Inspektorat untuk menjatuhkan sanksi kepada yang bersangkutan sesuai aturan. “Sudah kami sampaikan rekomendasinya. Kami juga meminta tembusan jika sudah disanksi. Itu, untuk mengetahui apakah rekomendasi kami dijalankan atau tidak,” ujarnya. (sid/rud)