Wihh, Piutang PBB di Kab Pasuruan Capai Rp 110 Miliar

PASURUAN – Kendati pelunasan PBB di tahun 2018 lalu tingkat kepatuhan mencapai 80 persen, total piutang atau tunggakan PBB masih cukup tinggi. Terhitung piutang PBB yang belum terbayar ke Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pasuruan mencapai Rp 110 miliar.

Tingginya akumulasi piutang atau tunggakan di BKD Kabupaten Pasuruan adalah terhitung sejak tahun 2002 lalu. “Jadi, sebelumnya memang ada warisan piutang PBB yang terhitung pada tahun 2002 sampai 2012 lalu. Dimana sebelumnya mencapai Rp 118 miliar,” terang Mokhammad Syafi’i, kabid Pendataan, Penetapan, dan Pelaporan Pendapatan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pasuruan.

Dari jumlah awal tersebut, setiap tahun sejak 2012, BKD terus mencari wajib pajak yang menunggak PBB sejak tahun 2002 lalu. Perlahan terbayar dan akhirnya dari Rp 118 miliar, tersisa Rp 72 miliar. Sampai akhir tahun 2018 lalu, warisan piutang PBB kembali mencatat angka di atas Rp 100 miliar.

Syafi’i menambahkan, tingginya PBB yang tertunggak memang banyak sebab. Namun, paling banyak adalah sulitnya mencari wajib pajak yang lokasinya di luar kota atau di luar Pasuruan. Sehingga, ada upaya untuk mencari WP tertagih terus agar segera melunasi PBB-nya.

Selain piutang warisan tersebut, BKD juga mencatat piutang PBB setelah tahun 2012. Dalam tahun-tahun berikutnya, setiap tahun ada rata-rata Rp 8-10 miliar yang menunggak. Sembari berjalan waktu, biasanya ada pelunasan 5-10 persen dari piutang yang ditagih.

“Sehingga, total sampai akhir tahun 2018 kemarin, total ada sebanyak Rp 110 miliar piutang PBB. Jumlah ini selain dari piutang warisan lalu juga akumulasi dari piutang per tahunnya,” terangnya.

Untuk wajib pajak (WP) yang telat membayar PBB, ada denda sebesar 2 persen tiap bulan hingga 24 bulan setelahnya. Sedangkan dari Pemkab Pasuruan juga ada upaya agar piutang PBB bisa segera terbayarkan. Misal di tahun 2018 lalu ada penghapusan denda bagi WP yang mau membayar tunggakan PBB.

“Sedangkan tahun ini memang masih belum ada kebijakan baru lagi terkait masalah piutang PBB ini. Namun, kami tetap akan kejar WP yang belum membayar termasuk jemput bola dan proaktif agar PBB yang terhutang bisa terbayarkan,” pungkasnya. (eka/fun)