Lima Ribu Peserta BPJS Kesehatan dari Jalur Mandiri Nonaktif

PASURUAN – Ribuan peserta BPJS Kesehatan dari segmen mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) di Kota Pasuruan, berstatus tidak aktif. Lantaran itu, beban iuran yang mestinya dikeluarkan para peserta itu juga menunggak. Besaran tunggakan semakin membengkak, menembus angka Rp 4,9 miliar.

“Pemegang kartu BPJS dari segmen mandiri yang menunggak jumlahnya saat ini sebanyak 5.394 jiwa. Mereka terdiri dari kelas satu, dua, dan tiga. Namun statusnya sudah nonaktif karena pembayaran iurannya menunggak,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan Debbie Nianta Musigiasari.

Dia merinci, jumlah kepesertaan untuk masing-masing kelas pelayanan tersebut. Di kelas 1, sebanyak 883 jiwa dengan tunggakan sebesar Rp 1.529.418.680. Kemudian kelas 2, sebanyak 1.110 jiwa dengan total tunggakan sebesar Rp 1.272.463.650. Lalu di kelas 3 dengan total tunggakan dari 3.401 jiwa yang mencapai Rp 2.150.018.060.

“Jadi total tunggakannya mencapai Rp 4.951.900.390 miliar,” ujar Debbie. Selama ini, lanjut Debbie, pihaknya juga terus berupaya untuk menagih beban iuran ke setiap peserta yang telah nonaktif itu. Hal itu dilakukan agar beban tunggakan tak semakin membengkak seperti saat ini. Selain itu, pihaknya juga menyarankan kepada setiap peserta yang menunggak terkait peralihan program layanan.

“Apabila memang terbebani dengan iuran, kami sampaikan mereka tetap bisa menerima manfaat layanan jaminan kesehatan. Namun harus dialihkan ke segmen PBID (penerima bantuan iuran daerah),” kata Debbie.

Ia menjelaskan, peralihan segmen kepesertaan itu akan menjadi solusi bagi peserta nonaktif agar tetap bisa memanfaatkan kartu BPJS-nya. Dengan catatan, peserta nonaktif yang beralih ke segmen PBID tak bisa memilih kelas pelayanan. Artinya, peserta segmen PBID nanti akan mendapat pelayanan di kelas 3.

“Dengan peralihan segmen itu, beban iurannya nanti akan dibiayai oleh pemerintah daerah. Setelah dialihkan, kepesertaannya bisa kembali aktif dan dapat dimanfaatkan untuk mendapat pelayanan kesehatan. Namun tunggakannya tetap menjadi tanggungan yang bersangkutan,” tandasnya. (tom/rf)