2019, Dinsos Kab Pasuruan Hapus Pendaftaran BPJS Nol Hari Warga Miskin

PURWOREJO – Per awal 2019, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pasuruan tidak lagi memberikan rekomendasi untuk pengaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan nol hari. Sehingga, peserta yang baru mendaftar hanya bisa menggunakan kartu BPJS Kesehatannya sesuai aturan. Yaitu, 14 hari setelah mendaftar.

Gunawan Wicaksono, Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pasuruan mengatakan, aturan ini sesuai dengan Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan. “Dengan Perpres baru tersebut, layanan rekomendasi Dinsos untuk pengaktifan nol hari ditiadakan. Sehingga, warga yang minta rekomendasi nol hari otomatis tidak bisa lagi,” terangnya.

Menurutnya, rekomendasi dispensasi nol hari untuk BPJS Kesehatan sebelumnya digunakan warga miskin. Tercatat, warga miskin yang meminta pengaktifan BPJS nol hari dalam tahun 2017 mencapai 3.985 jiwa. Dan, tahun 2018 sebanyak 2.591 jiwa. Namun, sejak tahun 2019 ini Dinsos sudah tidak bisa lagi memberikan rekomendasi dispensasi nol hari sebagai bukti warga miskin untuk pengaktifan BPJS Kesehatan.

Gunawan mengatakan, memang pada awal tahun ini masih ada beberapa warga yang kecele datang ke Dinsos. Mereka meminta pengaktifan BPJS kesehatan nol hari.

“Namun, karena memang sudah tidak bisa, sehingga hanya bisa kami beri informasi. Termasuk agar tidak ada lagi yang kecele, kami rutin memberikan sosialisasi kepada desa dan kecamatan terkait perubahan ini,” terangnya.

Perubahan aturan ini menurutnya, lantaran warga miskin seharusnya sudah ter-cover lewat peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai pemerintah pusat dan daerah. “Sehingga, kalau masih ada warga miskin yang belum di-cover, bisa langsung mendaftar ke desa. Sehingga, nanti bisa diusulkan mendapatkan kuota peserta lewat penerima bantuan iuran negara (PBIN) dan PBID (daerah),” tambahnya.

Debbie Nianta, kepala BPJS Kesehatan Pasuruan membenarkan kebijakan itu. Sejak awal tahun ini, rekomendasi pengaktifkan BPJS Kesehatan untuk warga miskin memang sudah dihapuskan.

Acuannya, Perpres 82/2018. Dengan demikian, aturan lama yaitu Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1/2015 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja (PBPU) otomatis tidak berlaku.

Saat ini tercatat di BPJS Kesehatan, peserta yang di-cover dari APBN untuk Kabupaten Pasuruan sebanyak 670.195 warga. Sementara dari APBD sebanyak 36.422 jiwa.

“Jika masih ada warga miskin yang belum ter-cover, maka bisa mengajukan ke desa untuk diteruskan ke Dinkes. Sehingga, nantinya bisa diusulkan kepesertaan dan dibiayai oleh pemerintah. (eka/hn)