Catat! Kejaksaan Kabupaten Probolinggo Mulai Berlakukan E-Tilang, Begini Mekanismenya

KRAKSAAN – Untuk menghindari terjadinya pemungutan liar (pungli), gratifikasi dan juga dugaan korupsi, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo mulai memberlakukan semua bentuk pembayaran secara nontunai. Pembayaran itu akan dimulai dari pembiayaan transaksi tilang.

Kejaksaan kini sudah bekerja sama dengan perbankan. Sehingga para pelanggar yang hendak membayar denda tilang, tak perlu mengantre di kantor Kejari Kabupaten Probolinggo.

Adanya sistem pembayaran nontunai itu ditegaskan langsung Kepala Kajari Kabupaten Probolinggo, Nanda Lubis. “Kami akan memulai semua pembayaran di wilayah kami dengan nontunai,” ujarnya saat acara penandatanganan pakta integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan juga Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Selasa (19/2).

“Jadi besok (Rabu, 20/2, red) akan dibahas mengenai teknisnya. Apakah nantu pihak perbankan akan stand by di kejaksaan, atau bagaimana besok dibahas,” ungkapnya.

Ia menyampaikan, dengan adanya program E-Tilang tersebut, seluruh pemilik kendaraan yang tertilang, tidak akan melakukan pembayaran tunai di kantor kejaksaan usai sidang. Sehingga petugas tilang tidak akan menerima segala bentuk transaksi cash.

“Dengan begitu jadi diharapkan tidak akan ada pungli atau semacamnya. Sebab, kami tidak menerima uang cash,” tuturnya.

Sementara itu, Kasi Pidum Kejari Kraksaan Ardhian Junaedi menyampaikan, sebenarnya program E-Tilang tersebut sudah diterapkan. Tetapi, kebanyakan para pelanggar tidak mau menggunakan hal itu. Alasannya terlalu ribet. Sebab, jika sisten E-Tilang dengan mengambil surat tilang warna biru, mereka masih belum bisa mengetahui dendanya. Sehingga mereka sistemnya titip uang ke bank.

“Untuk E-Tilang yang sekarang kan bayar ke bank, baru putusan. Nanti jika yang dititipkan itu lebih, bisa diambil di bank dengan bukti putusan. Itu dianggap ribet. Jadi jarang yang mau,” terangnya.

Tetapi, lanjut dia, untuk E-Tilang yang akan diberlakukan adalah E-Tilang pasca sidang. Yaitu setelah pelanggar lalu lintas disidang dan membayarnya langsung ke bank. Tidak melalui dari pada kejaksaan.

“Teknis dan konsepnya masih akan dibahas. Kami upayakan Bulan Maret sudah bisa diterapkan,” imbuhnya. (sid/fun)