Proses Pindah Pilih dalam Pemilu 2019 Dibatasi hingga 17 Februari

PROBOLINGGO – KPU RI membatasi proses pindah pilih sampai 17 Februari 2019. Pembatasan ini dilakukan untuk memudahkan pengaturan logistik serta perhitungan kembali perlu atau tidak adanya penambahan TPS.

Hal ini diungkapkan Djoko Wahyudi, komisoner KPU Kota Probolinggo Divisi Data, Senin (11/2). “Proses pindah pilih dibatasi sampai 17 Februari untuk memudahkan proses penghitungan kebutuhan logistik serta perlu tidaknya penambahan TPS. Kebutuhan logistik ini baik untuk logistik di tempat TPS asal dan logistik di TPS tujuan,” ujarnya.

Proses pindah pilih hanya bisa dilakukan oleh pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bisa dilakukan bagi warga yang akan pindah pilih keluar Dapil, luar kota, luar provinsi, maupun luar negeri.

“Proses pindah pilih ini akan menentukan surat suara yang akan diperoleh oleh pemilih,” ujarnya.

Misalnya untuk pindah dalam satu dapil, maka pemilih berhak mendapatkan 5 surat suara. Sedangkan pindah dapil berbeda di kota yang sama, pemilih hanya mendapatkan 4 surat suara. Yaitu, surat suara Pilpres, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, tanpa DPRD Kota Probolinggo.

“Jika pindah keluar Kota Probolinggo di luar Dapil DPRD dan dapil DPR RI untuk Probolinggo, hanya mendapatkan surat suara Pilpres dan DPD. Sebaliknya, jika pindah ke luar provinsi dan luar negeri hanya berhak mendapatkan surat suara Pilpres,” jelasnya.

Djoko menjelaskan, ketika pemilih mengurus pindah pilih, maka petugas harus menyampaikan dengan jelas surat suara yang diperoleh pemilih. Pemilih harus mengetahui secara pasti surat suara yang akan didapatkan di TPS tujuan.

Lantas, bagaimana dengan warga yang pindah pilih setelah tanggal 17 Februari 2019? Djoko memastikan yang bersangkutan tetap akan diterima oleh petugas PPS. Namun, tidak masuk dalam rekap Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) tahap pertama.

“Ada DPTB tahap kedua mulai tanggal 17 Februari sampai 3 Maret 2019,” jelasnya. (put/hn)