Polisi Sesalkan Pelepasan Mucikari di Besuk, Sebut Tak Ada Koordinasi

KRAKSAAN – Empat mucikari pemilik warung remang-remang di wilayah Besuk yang dilepas Satpol PP Kabupaten Probolinggo, disesalkan kepolisian. Apalagi, saat pelepasan yang hanya berdasarkan jaminan dan surat pernyataan tersebut juga tanpa koordinasi dengan kepolisian.

Hal itu disampaikan Kasatreskrim Polres Probolinggo AKP Riyanto. Menurutnya, untuk PSK jika dilepaskan tidak ada masalah. Sebab, perkara hukum yang bisa menjerat PSK sampai sekarang belum ada. “Untuk PSK-nya itu adanya di perda, namun untuk di KUHP tidak ada. Jadi, hanya tipiring (Tindak Pidana Ringan) saja,” ujarnya.

Berbeda kasus dengan mucikari. Menurutnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai Mucikari itu diatur. Yaitu, pada pasal 296 jo pasal 506 KUHP. Pasal 296 berbunyi, barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp 15 ribu.

Sedangkan Pasal 506 berbunyi, barang siapa sebagai mucikari mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun. “Jadi sudah jelas. Yang bisa dipidanakan hanya mucikarinya saja,” tuturnya.

Namun yang terjadi, menurut Riyanto, tidak ada koordinasi antara aparat penegak perda dengan pihak kepolisian. Sehingga, pihaknya tidak mengetahui kalau ada mucikari yang turut diamankan. ”Seharusnya koordinasi yang baik dengan kami. Selama ini tidak ada koordinasi dan pelepasan itu ya tidak seharusnya terjadi,” terangnya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Probolinggo melalui sekretarisnya, H Yasin turut berkomentar soal dilepasnya mucikari. Menurutnya pembebasan mucikari dengan jaminan dan surat pernyataan tersebut, yang mengetahui adalah pihak yang menjamin. “Untuk masalah hukumnya kami tidak begitu paham. Yang paham adalah aparat. Kami dari segi moral saja. Menurut kami, tergantung dari masyarakat yang menjamin. Apakah ada jaminan besar itu tidak melakukan lagi?,” ujarnya.

Sementara itu, Kasatpol PP Kabupaten Probolinggo Dwijoko Nurjayadi menjelaskan, prosedur pelepasan yang dilakukan sudah benar. Yaitu, dengan cara memberikan surat pernyataan. Isi dari pernyataan itu adalah yang bersangkutan tidak mengulangi kembali. Jika mengulangi kembali, maka secara tegas warung yang digunakan untuk praktik prostitusi itu dilakukan pembongkaran.

“Jadi begitu. Bukan karena ada yang menjamin dilepaskan. Tetapi, juga dengan cara diberikan surat peringatan agar tidak mengulangi,” tandasnya.

Lebih lanjut, pihaknya memang saat ini masih memaklumi mucikari itu. Pasalnya, mereka baru kena sekali. Jika saat razia dilakukan kembali dan yang bersangkutan masih beroperasi, aparat tidak segan untuk bertindak tegas. “Sudah saya sampaikan kepada yang bersangkutan jika mengulangi, maka warungnya kami bongkar dan pemiliknya kami serahkan ke polisi,” tuturnya.

Sedangkan untuk PSK-nya, kenapa tidak pernah di-tipiring, menurutnya, kendalanya adalah Penyelidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Sebab, di Satpol PP masih belum ada. Padahal, pihaknya sudah lama mengajukan untuk bisa menyekolahkan salah satu anggotanya agar bisa menjadi PPNS. Tetapi, sampai saat ini masih belum ada.

DIKENAI TIPIRING: Sembilan PSK yang terjaring di Besuk. (Foto dok Jawa Pos Radar Bromo)

“Karena tidak ada PPNS itu, maka kami hanya bisa melakukan pembinaan. Tetapi, jika sudah ada maka kami bisa melakukan penidakan berupa tipiring,” jelasnya. Di Kabupaten Probolinggo sendiri telah ada perda yang mengatur tentang prostitusi. Yaitu Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Larangan Prostitusi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Selasa (5/2) silam Satpol PP menggelar razia di sejumlah warung remang-remang di wilayah Besuk. Hasilnya, polisi mengamankan 9 PSK dan 4 orang pemilik warung.

Semula, 4 pemilik warung hendak diserahkan ke polisi lantaran ditengarai menjadi mucikari. Namun, keempatnya dilepas karena ada tokoh masyarakat yang menjamin. (sid/fun)