One Data Policy, Inilah Program Berbagi Data Penduduk di Kota Pasuruan

PASURUAN – Upaya percepatan layanan publik di lingkungan Pemkot Pasuruan, kian dimatangkan. Di antaranya dengan menerapkan one data policy. Pelayanan yang dilakukan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama yang berkaitan dengan masyarakat, sudah terintegrasi dengan data kependudukan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan Suhari mengatakan, pemanfaatan data itu memang sudah dicanangkan Pemerintah Pusat. “Saat ini sudah ada tiga OPD yang bekerja sama dengan kami dalam akses data kependudukan,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, kerja sama sudah berjalan sejak dua tahun terakhir. Tiga OPD yang sudah dapat mengakses data kependudukan itu adalah Bappelitbangda, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Dinas Kesehatan (Dinkes).

Ia menjelaskan, setiap OPD memiliki kepentingan berbeda dalam mengakses data kependudukan. Hal itu disesuaikan pelayanan yang dilakukan setiap OPD. Namun, data kependudukan hanya sebagai sumber dasar yang bisa diakses untuk keperluan pelayanan di sektor lain.

Misalnya, di Dinkes Kota Pasuruan. Kata Suhari, Dinkes memiliki aplikasi berbasis website yang digunakan untuk mengakses data kependudukan. Aplikasi milik Dinkes juga terkoneksi dengan data pelayanan di rumah sakit, puskesmas, rumah bersalin, maupun bidan swasta.

“Begitu pula dengan di Dinas Perkim. Data kependudukan yang ada di database kami digunakan untuk keperluan UPT Pemakaman. Bila ada warga yang meninggal dunia, nanti UPT bisa langsung membuat akta kematian sesuai data kependudukan di database kami,” jelas Suhari.

Ia membeberkan, pemanfaatan data kependudukan itu sangat penting dalam capaian kinerja untuk berbagai instansi vertikal. Sebab, akan mempermudah serta mempercepat pelayanan masyarakat. “Hingga tahun ini memang masih ada tiga OPD yang bekerja sama dalam hal ini. Kami juga akan berupaya memperluas perjanjian kerja sama dengan OPD lain yang membutuhkan,” ujar Suhari. (tom/fun)