Ini Rekomendasi ke Pemkab Agar Bisa Kurangi Angka Kemiskinan

KRAKSAAN – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo memberikan tiga rekomendasi bagi pemda setempat. Rekomendasi itu berkaitan dengan pengurangan angka kemiskinan dan kesejahteraan rakyat setempat.

Hal itu, disampaikan Kepala BPS Kabupaten Probolinggo Djudjuk Widhilaksana. Rekomendasi itu diberikan karena pria yang akrab disapa Djudjuk itu akan segera pensiun di akhir bulan ini. “Sebelum saya pensiun, saya sampaikan tiga hal untuk menurunkan angka kemiskinan dan kesejahteraan rakyat Probolinggo. Ini, kalau bisa dijalankan,” ujarnya saat ditemui beberapa hari lalu.

Rekomendasi yang diberikan antara lain; Pertama, pembenahan infrastruktur. Terutama yaitu pembenahan infrastruktur jalan. Sebab, jalan ini adalah penyokong pertumbuhan ekonomi secara dasar. Sehingga, dengan perbaikan yang masif, maka akan berimbas kepada laju perekonomian di daerah.

“Infrastruktur itu penting. Perekonomian juga tergantung pada infrastruktur. Sehingga, jika ingin mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perbaiki infrastruktur dengan benar,” katanya.

Ke dua, setelah infrastruktur diperbaiki, pemkab harus menjaring investor. Dengan adanya investor yang masuk ke Kabupaten Probolinggo, maka akan berimbas kepada pengurangan angka pengangguran. “Kuatkan dengan regulasi. Sehingga, perusahaan itu menyerap tenaga kerja lokal. Sehingga, warga yang sebelumnya nganggur bisa terserap dan bekerja,” jelasnya.

Pria yang akan pensiun pada akhir Januari itu menjelaskan, yang tidak kalah pentingnya yaitu bantuan yang tepat sasaran kepada para petani gurem (petani yang pas-pasan). Sebab, lumbung kemiskinan itu berada pada petani gurem. “Peting untuk mereka ini diperhatikan. Jika semua itu dijalankan, maka saya yakin kemiskinan menurun dan rakyat akan semakin sejahtera,” tandasnya.

Selama ini, menurut Djudjuk Widhilaksana, pemerintah daerah sudah bekerja dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan penurunan angka kemiskinan yang mencapai 1,81 persen. Sehingga, angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo menjadi 18,71 persen. “Angka itu sudah bagus. Tetapi, akan semakin bagus lagi jika tiga hal itu dilakukan. Karenanya, sebelum saya pensiun saya sampaikan hal itu,” terangnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informastika, dan Persandian setempat Tutug Edi Utomo menjelaskan, untuk penanggulangan kemiskinan Pemkab Probolinggo telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Tim tersebut langsung diketuai oleh Wakil Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko.

“Dalam tim itu, ada dialog dan diskusi upaya strategis, inovasi penurunan jumlah penduduk miskin dan sebagainya. Termasuk tiga saran masukan dari BPS itu juga kami akomodasi,” katanya.

Menurut pria yang akrab disapa Tutug itu, hasil diskusi di TKPKD, dijadikan bahan diskusi lanjutan bersama Bupati setempat. Sampai menghasilkan kebijakan, formulasi, dan strategi penanggulangan kemiskinan.

“Saran masukan BPS diakomodasi, demikian pula saran masukan dari banyak pihak lainnya juga dibahas dan rumusan terbaik akan diimplementasikan,” tandasnya. (sid/fun)