Setiyono Pakai Uang Urunan Rekanan untuk Tutupi Kekurangan Uang Pembayaran Lahan Kantor Panggungrejo

JADI POLEMIK: Kantor Kecamatan Panggungrejo yang pengadaan lahannya pernah disorot KPK karena kelebihan harga. Sat menjadi catatan dan uang kelebihan harus dikembalikan, Setiyono ternyata tidak memintanya kepada pemilik lahan, namun memakai dana urunan dari rekanan. (Mokhamad Zubaidillah/Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

PASURUAN – Aliran fee yang diterima Wali Kota Pasuruan nonaktif Setiyono dari sejumlah rekanan yang mengerjakan proyek di Kota Pasuruan, juga digunakan untuk kepentingan lain. Yakni, menutupi kekurangan biaya pengembalian kelebihan harga pengadaan tanah kantor Kecamatan Panggungrejo.

TERUNGKAP DI SIDANG: Setiyono saat jadi saksi di PN Tipikor. Dari pengakuan Setiyono itulah terungkap, ternyata pengembalian menggunakan uang urunan dari rekanan. (Mokhamad Zubaidillah/Jawa Pos Radar Bromo)

Hal itu terkuak dalam fakta persidangan saat Setiyono memberikan keterangannya sebagai saksi untuk terdakwa M Baqir di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (21/1). Sebelumnya, Jaksa KPK Kiki Ahmad Yani menanyakan apakah Setiyono pernah menerima realisasi fee dari rekanan pada tahun 2018.

“Belum,” jawab Setiyono singkat. Tentu saja jawaban ini tidak memuaskan jaksa. “Yakin nih, Pak?” tanya Kiki. Setiyono lantas menceritakan kondisi yang terjadi di Kota Pasuruan terkait dengan proses pengadaan lahan untuk pembangunan kantor Kecamatan Panggungrejo.

Saat itu, BPK menyoroti adanya indikasi kelebihan harga sebesar Rp 2.918.502.000 dalam pengadaan tanah pada 2017 tersebut. Persoalan itu juga sudah disoroti Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan. Setiyono juga mengungkap, apabila kelebihan harga itu tak segera dikembalikan, maka Amin selaku camat Panggungrejo akan dijadikan tersangka.

“Dengan kondisi seperti itu, maka dari pihak yang punya tanah itu saya paksa, akhirnya mau mengembalikan cuma Rp 2,24 miliar,” kata Setiyono. Lantaran masih ada kekurangan dana, Setiyono mengaku dirinya meminta bantuan ke sejumlah kepala OPD untuk menyelesaikan persoalan itu.

Namun, hal itu tak membuahkan hasil. “Akhirnya saya ke Pak Dwi (Dwi Fitri Nurcahyo, Red), ada uang untuk menyelesaikan ini. Dia bilang ada,” ujar Setiyono menirukan percakapannya dengan Dwi Fitri Nurcahyo.

Jaksa KPK lalu membacakan BAP Setiyono pada 5 Oktober 2018 lalu. Dalam BAP tersebut, Setiyono menyebut Hendriyanto Heru Prabowo alias Hendrik yang merupakan keponakannya datang ke Pendapa Kota Pasuruan pada 23 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00.

Hendrik datang dengan membawa uang yang disebut merupakan titipan dari Wahyu alias Encus. Uang masih dalam amplop putih kira-kira sebanyak 7 amplop putih yang sudah tertulis nama PT dan CV.

Malam itu juga, Setiyono membuka satu demi satu amplop serta menghitungnya bersama Hendrik. Totalnya, sekitar Rp 200 juta yang merupakan kumpulan fee dari rekanan yang mengerjakan proyek-proyek di Kota Pasuruan.

Uang tersebut dikumpulkan Dwi Fitri yang diserahkan ke Setiyono melalui Wahyu dan dititipkan ke Hendrik. Setiyono lantas meminta Hendrik agar menyerahkan uang senilai Rp 200 juta itu ke Amin selaku camat Panggungrejo. Hal itu dilakukan untuk membantu Amin dalam pengembalian kelebihan harga pengadaan lahan kantor Kecamatan Panggungrejo yang menjadi temuan BPK.

Diketahui, pengadaan tanah untuk kantor Kecamatan Panggungrejo, mendapat sorotan dalam LHP BPK. BPK menyoroti adanya indikasi kelebihan harga sebesar Rp 2.918.502.000 dalam pengadaan tanah pada 2017 tersebut.

Dalam laporan tersebut, BPK mempersoalkan hasil appraisal yang dilakukan oleh KJPP Asnawi di lahan yang ada di Jl. Hang Tuah, Kelurahan Trajeng. Taksiran harga KJPP sebesar Rp 724 ribu per meter persegi, jauh dari harga tanah di sekitarnya yang hanya Rp 550 ribu.

BPK menyebut, penilaian harga tidak sesuai dengan kondisi tanah. Dalam penaksirannya, KJPP menyamakan harga tanah seluas 1.700 meter persegi yang sudah diaspal, dengan tanah seluas 15.073 meter persegi di sisi selatan, tanpa melihat cekungannya.

Sebagai informasi, pengadaan tanah untuk Kantor Kecamatan Panggungrejo ini mulai dilakukan pada 2016. Pemkot menganggarkan Rp 952 juta untuk belanja modal pembelian tanah seluas 1.700 meter persegi dengan harga Rp 560 ribu per meternya. Angka ini diperoleh dari hasil survei Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan tanah pada 2016.

Bidang tanah 1.700 meter persegi ini berada di bagian utara dari keseluruhan bidang 16.773 meter persegi. Namun, pada 16 Desember 2016, KJPP menerbitkan laporan akhir penilaian ganti rugi bahwa nilai penggantian wajar dari tanah 1.700 meter persegi adalah Rp 1.230.800.000 atau sebesar Rp 724 ribu per meternya. Hasil penilaian ini menimbulkan selisih sebesar Rp 164 ribu per meternya.

Oleh karena itu, berdasarkan laporan akhir penilaian ganti rugi pada 16 Desember 2016, Camat Panggungrejo Muhammad Amin selaku PPK mengusulkan perubahan anggaran pada 2017. Yakni, menjadi Rp 12.143.652.000 untuk merealisasikan belanja modal tanah seluas 16.773 meter persegi, dengan harga Rp 724 ribu per meter perseginya.

Belakangan, langkah itu mendapat sorotan BPK. BPK merekomendasikan pada pemkot untuk mengembalikan indikasi kelebihan harga senilai Rp 2.918.502.000. Pemkot kemudian membuat kesepakatan dengan penjual tanah. Akhirnya, disepakati jika pengembalian uang tersebut menjadi tanggung jawab penjual. (tom/fun)