Kompak: Kejaksaan Harus Membuka Kembali Penyelidikan soal Kelebihan Pembayaran Kantor Panggungrejo

PERNAH MENYOAL: Koordinator Kompak ketika menyoroti soal kelebihan pembayaran lahan Kantor Kecamatan Panggungrejo. Dia menilai, ada mark up yang terjadi dalam pengadaan tersebut. (Dok. Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

PASURUAN – Adanya perbedaan keterangan Wali Kota Pasuruan Nonaktif Setiyono dan Sekda Kota Pasuruan tentang kelebihan pembayaran lahan Kantor Kecamatan Panggungrejo, disikapi banyak pihak. Salah satunya dari Konsorsium Masyarakat Anti Korupsi (Kompak), yang sebelumnya pernah getol menyoroti mulanya merupakan temuan BPK tersebut.

DIDUGA ADA MARK UP: Kantor Kecamatan Panggungrejo yang pernah menjadi catatan LHP BPK dalam proses pengadaan lahannya. (Dok. Jawa Pos Radar Bromo)

Rabu (23/1) pagi, Koordinator Kompak Lujeng Sudarto, mendatangi Sekda Kota Psuruan, Bahrul Ulum. Sejumlah pegiat Kompak mengklarifikasi pada Sekda Kota Bahrul Ulum.

“Ketika diketahui bahwa pengakuan Setiyono dalam sidang dia turut mengembalikan kelebihan harga senilai Rp 200 juta, artinya tidak sepenuhnya pengembalian itu dibebankan kepada Handoko selaku pemilik lahan,” kata Koordinator Kompak Pasuruan Lujeng Sudarto.

Pihaknya juga tetap menghormati proses hukum yang ditempuh Kejari Kota Pasuruan dengan menghentikan penyelidikan setelah kelebihan harga itu terlunasi. Akan tetapi, Lujeng mendesak agar jaksa membuka kembali kasus dugaan korupsi proyek lahan Kecamatan Panggungrejo.

Karena upaya pengembalian itu tak hanya dibebankan kepada Handoko sesuai rekomendasi BPK. Melainkan ada dana talangan yang dikucurkan Setiyono dengan menggunakan uang dari sejumlah rekanan. Dengan begitu, upaya yang dilakukan Pemkot Pasuruan ini, dinilai Kompak, diluar koridor yang semestinya.

Kompak sendiri pernah menyorot soal langkah pengembalian kelebihan uang ini. Bahkan Kompak melaporkan hal ini ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Lujeng Sudarto mengungkapkan, laporan ini sebagai tindaklanjut dari rekomendasi penyelesaian kelebihan pembayaran oleh BPK. Pasalnya, penyelesainnya sudah melebihi batas waktu yang ditentukan selama 60 hari.

Sebab, dalam peraturan BPK pasal 10 nomor 2/2017 disebutkan, bahwa penyelesaian tidak menghapus pidana dalam jangka waktu 60 hari. Di sisi lain, rekomendasi BPK sudah diberikan 25 Mei lalu atau sudah lewat dua bulan.

“Kami melaporkannya ke Kejagung dengan tembusan pada Kejaksaan Tinggi (Kejati). Sebab, rekomendasinya sudah lebih dari 60 hari,” katanya.

Lujeng menjelaskan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK sudah diserahkan pada Ketua DPRD Kota Pasuruan. Sehingga, laporan ini bisa diakses untuk umum. Ini dapat diasumsikan bahwa masyarakat boleh mengambil alih untuk tindakan hukumnya.

Diketahui, pengadaan tanah untuk kantor Kecamatan Panggungrejo, mendapat sorotan dalam LHP BPK. BPK menyoroti adanya indikasi kelebihan harga sebesar Rp 2.918.502.000 dalam pengadaan tanah pada 2017 tersebut.

Dalam laporan tersebut, BPK mempersoalkan hasil appraisal yang dilakukan oleh KJPP Asnawi di lahan yang ada di Jl. Hang Tuah, Kelurahan Trajeng. Taksiran harga KJPP sebesar Rp 724 ribu per meter persegi, jauh dari harga tanah di sekitarnya yang hanya Rp 550 ribu.

BPK menyebut, penilaian harga tidak sesuai dengan kondisi tanah. Dalam penaksirannya, KJPP menyamakan harga tanah seluas 1.700 meter persegi yang sudah diaspal, dengan tanah seluas 15.073 meter persegi di sisi selatan, tanpa melihat cekungannya.

Sebagai informasi, pengadaan tanah untuk Kantor Kecamatan Panggungrejo ini mulai dilakukan pada 2016. Pemkot menganggarkan Rp 952 juta untuk belanja modal pembelian tanah seluas 1.700 meter persegi dengan harga Rp 560 ribu per meternya. Angka ini diperoleh dari hasil survei Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan tanah pada 2016.

Bidang tanah 1.700 meter persegi ini berada di bagian utara dari keseluruhan bidang 16.773 meter persegi. Namun, pada 16 Desember 2016, KJPP menerbitkan laporan akhir penilaian ganti rugi bahwa nilai penggantian wajar dari tanah 1.700 meter persegi adalah Rp 1.230.800.000 atau sebesar Rp 724 ribu per meternya. Hasil penilaian ini menimbulkan selisih sebesar Rp 164 ribu per meternya.

Oleh karena itu, berdasarkan laporan akhir penilaian ganti rugi pada 16 Desember 2016, Camat Panggungrejo Muhammad Amin selaku PPK mengusulkan perubahan anggaran pada 2017. Yakni, menjadi Rp 12.143.652.000 untuk merealisasikan belanja modal tanah seluas 16.773 meter persegi, dengan harga Rp 724 ribu per meter perseginya.

Belakangan, langkah itu mendapat sorotan BPK. BPK merekomendasikan pada pemkot untuk mengembalikan indikasi kelebihan harga senilai Rp 2.918.502.000. Pemkot kemudian membuat kesepakatan dengan penjual tanah. Akhirnya, disepakati jika pengembalian uang tersebut menjadi tanggung jawab penjual. (tom/fun)