Ada Laporan Gerindra, Bawaslu Jatim Minta Cek DPT 16 Daerah

KANIGARAN-Kota Probolinggo termasuk salah satu dari 16 kota/kabupaten yang mendapat rekomendasi Bawaslu Jatim. Isinya, melakukan pengecekan kembali terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 yang telah ditetapkan. Hal ini karena ada laporan dari DPD Partai Gerindra Jatim terkait temuan DPT ganda.

Hal ini diungkapkan oleh Azam Fikri, ketua Bawaslu Kota Probolinggo, kemarin (24/1). “Ada 16 kota/kabupaten yang mendapat rekomendasi dari Bawaslu Jatim untuk dilakukan verifikasi ulang karena diduga ada DPT ganda,” katanya. “Turunnya rekomendasi ini karena ada laporan dari DPD Gerindra Jatim,” imbuhnya.

Selain Kota Probolinggo, 15 kota/kabupaten lainnya seperti Kota Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sumenep, Kota Madiun, Kota Blitar, Pamekasan, Tuban, Bangkalan, Sampang, Pacitan, Trenggalek, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi.

Adanya rekomendasi Bawaslu Jatim ini dibenarkan oleh Djoko Wahyudi, komisioner KPU Kota Probolinggo. Rekomendasi Bawaslu ini berawal dari laporan DPD Gerindra Jatim tentang dugaan DPT ganda.

“DPT ganda yang dilaporkan oleh Gerindra Jatim sebanyak 2.880 pemilih. Namun, data ganda yang dilaporkan ini NIK-nya bertanda bintang, sehingga masih dicek kembali oleh PPS,” ujarnya.

Laporan data ganda temuan partai politik ini disebabkan karena berbagai alasan. Seperti nama dan alamat yang sama. Namun, NIK data yang dilaporkan parpol masih data bertanda bintang.

“Bisa jadi nama sama, tapi orangnya beda. Orang kan tidak bisa menentukan orang tua mau kasih nama seperti apa,” katanya.         “Makanya, sekarang untuk memastikan kegandaan ini, disinkronkan dengan data pemilih di KPU yang tidak berbintang,” ujarnya.

Lantas bagaimana jika ditemukan data ganda seperti yang dilaporkan? Djoko memastikan jika ada DPT ganda, maka tidak akan dicoret melainkan DPT yang ganda akan ditandai. “Jika dicoret, sama artinya kami mengurangi DPT. Padahal, DPT sudah dikunci,” ujarnya.

Selain itu, KPU juga akan menahan Formulir C6 DPT ganda tidak ikut dibagi. KPU menargetkan tanggal 28 Januari sudah selesai prosesnya. “Kalau jadwal dari Bawaslu, penyerahan data verifikasi tanggal 29 Januari. Tapi, kami targetkan 1 hari lebih cepat,” ujar Djoko. (put/rf)