Penghasilan Bupati-Wabup Tak Ada Kenaikan, Bagaimana Kata Wabup Probolinggo?

PROBOLINGGO – Gaji Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo dipastikan tak ada kenaikan di tahun ini. Dalam setahun, gaji pokok Bupati dan Wabup Probolinggo, total sekitar Rp 56 juta. Sehingga tiap bulannya gaji pokok Bupati dan Wabup sekitar Rp 4,6 juta atau masing-masing menerima sekitar Rp 2,3 juta per bulannya.

Angka itu sama dengan tahun sebelumnya atau tidak ada kenaikan untuk tahun ini. Tetapi, itu baru gaji pokok, belum tunjangan lain-lainnya. seperti belanja penunjang operasional kepala daerah yang mencapai sekitar Rp 600 juta.

Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Bromo menyebutkan, anggaran untuk gaji dan tunjangan Bupati dan Wabup Probolinggo setahun mencapai sekitar Rp 775 juta. Angka itu sudah termasuk gaji pokok setahun sekitar Rp 56 juta. Sisanya, tersebar di sejumlah tunjangan dan paling besar ada pada tunjangan jabatan. Yaitu sekitar Rp 101 juta dalam setahun untuk Bupati dan Wabup.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo, Santiyono saat dikonfirmasi mengatakan, belanja gaji dan tunjangan untuk kepala daerah dan wakilnya telah dialokasikan di APBD 2019. Dimana, nilai anggaran tahun ini sama dengan tahun sebelumnya. Karena, memang tidak ada kenaikan gaji atau tunjangan bagi kepala daerah.

”Jika dalam perjalanan ada aturan atau petunjuk dari pusat, soal kenaikan gaji dan tunjangan kepala daerah. Maka, kami bisa langsung melakukan pergerseran atau tambahan di Perubahan APBD 2019,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo Selasa, (15/1).

Santiyono menjelaskan, soal belanja gaji dan tunjangan kepala daerah itu melekat di OPD bagian Humas Protokol dan Rumah Tangga. Dirinya tidak mengetahui detail angka itu. Namun yang pasti, yang diterima kepala daerah sama dengan PNS.

Oka Mahendra anggota DPRD Kabupaten Probolinggo menyebutkan, jika nilai gaji pokok kepala daerah dan wakilnya berkisar Rp 2 juta lebih. Hampir sama dengan anggota DPRD. Dirinya sendiri dapat gaji pokok berkisar Rp 1,7 juta tiap bulannya. Tentunya, gaji pokok itu didukung oleh tunjangan-tunjangan, termasuk tunjangan jabatan.

”Saya rasa gaji untuk kepala daerah masih jauh sangat kecil. Tapi gaji dan tunjangan semuanya sudah diatur besarnya,” terangnya.

Menurutnya, sangat perlu ada kenaikan gaji pokok untuk kepala daerah. Mengingat, kerja dan tanggung jawab menjadi kepala daerah itu sangat besar. Seperti di Kabupaten Probolinggo, bertanggung jawab penggunaan anggaran sekitar Rp 2,2 triliun. Termasuk permasalahan kecil di masyarakat.

”Gaji kepala daerah perlu dinaikkan, supaya tidak lagi mencari anggaran di luar gaji itu,” terangnya.

Sementar itu, media ini mencoba mencari tahu soal besaran gaji dan tunjangan untuk kepala daerah dan wakilnya di Kabupaten Probolinggo. Salah satunya ke Wabup Probolinggo, H.A Timbul Prihanjoko. Saat dikonfirmasi mengaku dirinya tidak mengetahui nilai gaji dan tunjangan yang diterimanya sebagai wakil kepala daerah. Bahkan, kebiasaan itu dilakukan saat sudah menjadi anggota dewan.

”Saya tidak pernah mengecek berapa gaji dan tunjangan tiap bulan. karena saya pakai yang ada itu dah,” ujarnya. (mas/fun)