Pedagang di Pasar Gotong Royong Rutin Bayar Retribusi, tapi Tidak Penuh

SERING SEPI: Suasana di Pasar Gotong Royong beberapa waktu lalu. Pedagang di pasar ini mengaku tak setiap hari ada pembeli yang datang dan berbelanja. (Dok. Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

PROBOLINGGO – Tingginya piutang retribusi Pasar Gotong Royong yang mencapai Rp 1,4 miliar, disebabkan karena pembayaran tidak sesuai dengan biaya sewa yang ditetapkan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Ketidaksesuaian pembayaran ini karena situasi pasar yang sepi membuat tidak setiap saat ada pembeli.

Pedagang yang ada di pasar mengaku, membayar hanya semampunya. Bahkan, terkadang sesuai dengan penghasilannya saat berjualan.

Hal ini diungkapkan oleh Yana, 40, salah satu pedagang yang berjualan di Pasar Gotong Royong. Menurutnya, tidak setiap hari ada pembeli yang membeli barang jualannya.

“Padahal, pembayarannya itu ditarik setiap hari. Terus dari mana kami dapat uang untuk membayar,” ujar warga Kebonsari Kulon ini dengan nada sedikit bertanya.

Yana tidak menempati kios khusus. Namun, dia menggelar dagangannya di dalam Pasar Gotong Royong, sehingga ada kewajiban untuk membayar retribusi.

“Kadang pernah sehari itu tidak ada yang beli sama sekali. Kadang ada juga yang beli 1 atau 2 orang. Padahal, jualan dari pagi sampai sore,” ujarnya.

Sementara itu, Rano Cahyono, salah satu pedagang Pasar Gotong Royong mengakui realitas sepinya aktivitas jual beli di Pasar Gotong Royong. “Memang sepi situasi di Pasar Gotong Royong. Tidak jarang pedagang tidak ada yang beli dagangannya,” ujarnya.

Sepinya perdagangan di Pasar Gotong Royong tidak hanya karena persoalan maraknya jual-beli online. Namun, masyarakat yang beralih untuk berbelanja di lokasi lain. “Pedagang tetap membayar retribusi. Namun, pembayaran itu tidak penuh sesuai perda. Makanya, tinggi piutang retribusinya,” ujarnya.

Di sisi lain, Ketua Komisi II DPRD Kota Probolinggo menilai retribusi yang diatur dalam Perda sebenarnya tidak besar. Namun, juga melihat pada kondisi Pasar Gotong Royong yang sepi, berat jika pembayaran retribusi mengikuti tarif perda.

“Makanya, saya sebagai pedagang juga mendukung jika DKUPP melakukan perubahan tarif sewa bedak atau kios. Perlu dilakukan kajian untuk menentukan besaran sewa yang bisa dijangkau pedagang dengan kondisi dan situasi Pasar Gotong Royong saat ini,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, ada tagihan piutang pedagang Pasar Gotong Royong senilai Rp 1,4 miliar. Piutang ini terakumulasi sejak pengelolaan pasar beralih dari Badan pengelolaan, Pendapatan, Keuangan, dan Aset (BPPKA) ke Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo.

Diketahui, di Pasar Gotong Royong tarif sewa kios, toko, dan bedak mencapai Rp 400/meter persegi/hari. Sedangkan tarif sewa los, halaman, pelataran, dan penjaja mencapai Rp 250/meter persegi/hari. Tarif ini juga berlaku untuk Pasar Baru yang termasuk klasifikasi pasar kelas 1.

Sedangkan pasar kelas II memiliki tarif Rp 300/meter persegi/hari untuk sewa kios, toko, dan bedak. Sedangkan tarif sewa los, halaman, pelataran, dan penjaja Rp 250/meter persegi/hari. Yang tergolong pasar kelas II antara lain Pasar Wonoasih, Pasar Ketapang, Pasar Mangunharjo, Pasar Randupangger, dan Pasar Kronong.

Sementara tarif sewa pasar kelas III, untuk kios, toko, dan bedak mencapai Rp 250/meter persegi/hari. Sedangkan taris sewa los, halaman, pelataran, dan penjaja Rp 200/meter persegi/hari. Yang tergolong pasar kelas III antara lain Pasar Bremi, Pasar Umbul, Pasar Jrebeng Lor, dan Pasar Kedung Asem. (put/fun)