Mengaku Sering Didata, Warga Rusunawa Mengeluh Tak Dapat Bantuan

ILUSTRASI: Rusunawa di Kota Probolinggo. Warga Rusunawa Bayuangga mengeluhkan seringnya mereka didata orang yang mengaku dari Dinsos. Namun, tak kunjung dapat bantuan. (Zainal Arifin/Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

KADEMANGAN – Sejumlah warga Rusunawa Bayuangga di Jl. Brantas, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, sedang gundah. Sebab, mereka mengaku sering didata, termasuk dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Probolinggo, namun tak pernah mendapatkan bantuan. Bahkan, hingga 6 tahun lebih berada di Rusunawa Brantas.

Seperti diungkapkan Nur Indah 33, warga Blok B Rusunawa Brantas. Menurutnya, selama dua tahun tinggal di sana banyak yang melakukan pendataan dengan meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Ia mengaku mendapatkan informasi datanya akan digunakan untuk menerima bantuan. Namun, sampai kini belum mendapatkannya. “Bahkan yang melakukan pendataan juga dari Dinas Sosial (Dinsos). Katanya mau dapat bantuan, tapi nyatanya tidak ada,” ujarnya.

Karenanya, Nur mengaku, kini jika ada yang meminta KTP dan KK untuk pendataan ragu untuk memberikanya. Sebab, kawatir datanya disalahgunakan. “Bisa jadi bantuanya ada, tapi larinya ke mana kami juga tidak tahu,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Yulia Fitriani, 34, yang masih satu blok di Rusunawa. Ia mengaku sudah sekitar 6 tahun tinggal di Rusunawa Brantas. Serta, bolak balik didata. Namun, juga tidak ada bantuan. Begitu juga dengan tetangganya yang lebih lama tinggal di Rusunawa Brantas. “Jika kami kami dipandang mampu, kami tidak tinggal di sini dan pasti memiliki rumah sendiri,” ujarnya.

Terpisah Kepala Dinsos Kota Probolinggo Zainullah mengatakan, terkait bantuan sudah satu pintu lewat layanan terpadu. Itu sudah terdata dan masuk data base. Jika tidak terdata dalam data base, maka tidak bisa mendapatkan bantuan.

Terkait masuknya ke data base melalui beberapa tahapan. Termasuk, adanya keterangan dan laporan dari RT, RW, dan kecamatan. “Makanya kami perlu tahu dulu sumbernya dari mana. Khawatir yang melakukan pendataan bukan dari Dinsos,” ujarnya.

Sementara, jumlah yang telah masuk date base sekitar 18.633 orang. Dari jumlah itu 13.900 orang dibantu dengan dana dari APBN. Baik melalui program bantuan nontunai dan juga dari Program Keluarga Harapan. Sisanya menggunakan APBD. Dalam setahun dua kali, data itu dilakukan pembaruan.

Zainullah berharap warga bisa mengetahui secara pasti dari mana sumber pendataan itu. Sebab, jika benar dari Dinsos dan masuk kriteria, maka pada tahun berikutnya sudah akan turun bantuan. Sehingga, tidak menunggu sampai 6 tahun. (rpd/rud)