Tak Ada Pilkada, Belanja Hibah Pemkab Probolinggo Merosot Drastis

PROBOLINGGO – Nilai anggaran dana belanja hibah yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo mengalami penurunan secara drastis. Penurunan itu nilainya mencapai puluhan miliar.

Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Bromo menyebutkan, dalam APBD 2019, Pemkab mengalokasikan anggaran belanja hibah sekitar Rp 52,6 miliar. Angka itu jauh lebih rendah dibanding belanja hibah yang dilaokasikan tahun kemarin. yaitu mencapai sekitar Rp 92,9 miliar. Dengan begitu, belanja hibah turun drastis sampai sekitar Rp 40,2 miliar.

Kepala Badan keuangan daerah Kabuapten Probolinggo, Santiyono saat dikonfirmasi mengatakan, belanja hibah tahun ini tidak terlalu besar seperti tahun kemarin. Sebab, tidak ada lagi belanja hibah pada pemerintah pusat, terkait penyelenggaran pilkada. Sehingga, dipastikan nilai dana belanja hibah mengalami penurunan.

”Tahun 2018 lalu belanja hibah untuk pilkada itu mencapai sekitar Rp 40 miliar lebih. Belanja hibah itu untuk KPU, Polres, Bawaslu dan lainnya. Kalau tahun ini, semua itu tidak dialokasikan,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo (11/1).

Santiyono menjelaskan, dari anggaran sekitar Rp 52,6 miliar yang dilokasikan untuk belanja hibah, paling banyak bidang kewenangan pendidikan. Dimana, hibah pada masyarakat dengan bidang kegiatan kewenangan pendidikan mencapai sekitar Rp 35,8 miliar.

Besaran dana itu sesuai pogram Bupati Probolinggo P. Tantriana Sari untuk meningkatkan bidang pendidikan. Sisanya, belanja hibah itu pada masyarakat dengan bidang kewenangan kesehatan, pemerbdayaan perempuan dan anak.

”Belanja hibah dengan bidang pendidikan itu diberikan biasanya berkaitan dengan BOSDA (bantuan operasional sekolah daerah) dan lainnya,” terangnya. (mas/fun)