Buruh Pabrik Es Batu Kembali Datangi Wasnaker, Minta Kejelasan soal PHK

PANDAAN – Permasalahan ketenagakerjaan PT Es Mineral Sumber Abadi (EMSA), rupanya belum ada kejelasan. Setelah Desember tahun lalu, Rabu pagi (9/1) puluhan karyawan pabrik es di Desa Sukoreno itu kembali mendatangi kantor Pengawasan Tenaga Kerja (wasnaker) Disnaker Jatim di Pandaan.

PROTES: Aksi buruh PT Emsa saat di kantor Wasnaker. (Rizal F. Syatori/Jawa Pos Radar Bromo)

Aksi di kantor Wasnaker hanya berjalan sekitar 1,5 jam. Setelah itu lanjut datangi ke Kantor Disnaker Kabupaten Pasuruan dan kantor Bupati Pasuruan. Kedua tempat tersebut berlokasi di Kota Pasuruan.

“Kasus tenaga kerja di perusahaan kami antara pengusaha dengan puluhan karyawannya belum juga tuntas hingga sekarang. Padahal sudah berlangsung lama, sekitar empat bulan terakhir. Kami putuskan datangi lagi kantor wasnaker ini,” terang Agung Purwanto, selaku korlap aksi.

Menurutnya, ia dan puluhan karyawan lainnya berjumlah sekitar 80 orang dilarang bekerja. Persoalan kian rumit lantaran berlanjut ke pemutusan hubungan kerja (PHK). Karyawan juga menolak keputusan perusahaan akan mengalihkan hubungan kerja ke pihak ketiga, atau outsourcing.

Oleh sebab itulah, selama ini dan tiap harinya puluhan buruh tersebut yang tergabung dalam aksi ini tetap masuk kerja. Namun bertahan dan berada di luar pabrik saja.

Adapun tuntutannya pembayaran kekurangan upah, BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan. Termasuk pemberian pesangon yang sesuai dengan ketentuan, apabila PHK melalui proses bipartid disepakati antara perusahaan dengan karyawan.

“PHK nya sepihak, tentunya sesuai dengan aturan perusahaan sudah menyalahi ketentuan dan kami sebagai pekerja dirugikan. Kasus ketenagakerjaan ini harus tuntas. Sekarang belum ada titik temu dan tuntutan kami harus dipenuhi,” ungkapnya.

Terkait ini, Sugeng Widodo selaku pengawas ketenagakerjaan dari Disnaker Pemprov Jatim menyebutkan, kasus ketenagakerjaan dilaporkan puluhan karyawan PT EMSA tersebut intinya ada dua hal pokok. Yakni masalah pekerja yang di PHK dan dipindah ke outsorsing sehingga menolak. Kemudian pesangon yang diberikan perusahaan dirasa besarannya kurang sesuai atau tak cocok imbuhnya.

“Saat ini dalam proses negoisasi antara para pihak dan memang belum ada titik temunya. Untuk wasnaker, dalam proses persiapan pembuatan nota pemeriksaan. Sejauh ini masih mengumpulkan data-data dan belum lengkap,” katanya.

Belum ada tanggapan dari pihak perusahaan. Media ini sempat menghubungi Maryono selaku kuasa hukum perusahaan. Namun hingga berita ini ditulis, yang bersangkutan belum menjawab. (zal/fun)