Mulai Bentuk Pansel Assessment Eselon II, Ini Pegawai Pemkab yang Boleh Ikut

PROBOLINGGO – Pemkab Probolinggo mulai bergerak untuk mencari pejabat eselon II di 5 organisasi perangkat daerah (OPD) yang posisinya tengah kosong. Agar tak lama terjadi kekosongan, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari telah membentuk panitia seleksi (Pansel) assessment eselon II bagi pejabat eselon III.

Pansel inilah yang nantinya akan menjadi bagian assessment atau lelang jabatan di semua tahapan. Kini, pansel yang telah dibentuk itu tinggal menunggu persetujuan dari Komisi ASN (KASN).

Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo, Abdul Halim. Saat dikonfirmasi, pendaftaran asessement jabatan eselon II masih belum dibuka. Namun, pihaknya sudah membentuk panitia seleksi yang akan melaksanakan semua tahapan assessment. Hanya saja, pihaknya masih menungggu persetujuan dari KASN.

”Kami sudah bentuk panselnya. Sekarang kami masih ajukan pansel itu ke KASN. Karena, sesuai aturan, pansel yang dibentuk itu harus atas persetujuan dari KASN,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo, Selasa (8/1).

Halim menjelaskan, pansel itu tentunya dari pejabat eselon II Sekda Probolinggo, beberapa pejabat eselon II yang ditunjuk dan dari pihak perguruan tinggi. Namun, saat susunan pansel yang diajukan ke KASN, ada revisi, pihaknya akan melakukan perbaikan sesuai petunjuk dari KASN itu sendiri.

”Semoga saja disetujui oleh KASN, jadi bisa langsung dimulai proses dan tahapannya,” harapnya.

Proses assessment itu dikatakan Halim, tentunya dibuka pendaftaran lebih dulu. Pihaknya tidak membatasi jumlah pendaftarnya. Namun yang pasti, nanti akan diseleksi dan dipilih 3 terbaik. Nah, dari 3 nama terbaik itu yang menentukan adalah Bupati Probolinggo.

”Pejabat eselon III semua boleh daftar. Asal harus memenuhi syarat. Seperti harus sesuai bidangnya,” ujarnya.

Wahid Nurrahman, wakil ketua DPRD Kabupaten Probolinggo saat dikonfirmasi mengatakan, langkah Bupati Probolinggo untuk segera mengisi kekosongan pejabat eselon II sudah sangat tepat. Apalagi, dengan dibukan assessment. Sehingga, menjadi kesempatan bagi pejabat eselon III yang memiliki kompetensi di bidang OPD terkait.

”Semoga saja segera ada persetujuan dari KASN, terkait pansel yang telah diajukan. Dengan begitu, proses assessment bisa segera dilakukan,” katanya. (mas/fun)