Sabet Kota Layak Anak, Kota Probolinggo Ternyata Baru Susun Raperdanya

 MAYANGAN-Program kota layak anak sudah lama disusun di Kota Probolinggo. Namun, sejauh ini belum ada peraturan daerah (perda) yang mengaturnya.

Saat ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPPAKB) Kota Probolinggo baru menyusun Raperda Kota Layak Anak. Raperda ini akan menjadi payung hukum penerapan Kota Layak Anak di Kota Probolinggo.

“Kota Probolinggo ini sudah sejak tahun 2013 menjadi Kota Layak Anak. Namun, baru mendapatkan penghargaan KLA di tahun 2017 dan 2018,” ujar Lucia Aries Setya, kabid Perlindungan Perempuan dan Anak saat ditemui kemarin.

Di sisi lain, baru saat ini disusun Raperda Kota Layak Anak. Raperda ini sudah masuk dalam Prolegda tahun 2019. Naskah akademiknya pun telah selesai disusun, sehingga tinggal dilanjutkan dalam proses pembahasan.

“Dalam raperda ini akan dibahas enam indikator Kota Layak Anak. Meliputi kelembagaan, kesehatan  dasar, dan kesejahteraan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Lalu, hak sipil dan kebebasan, perlindungan khusus serta pendidikan, dan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya,” ujarnya.

Lucia menjelaskan, penyusunan perda KLA ini merupakan bagian dari indikator KLA dari sisi kelembagaan. Selain perda KLA, dalam indikator kelembagaan juga KLA telah terbentuk lembaga.

“Seperti ada forum anak. Selain itu, juga keterlibatan dari masyarakat, dunia usaha, dan media,” ujarnya.

Selain dari indikator kelembagaan, Perda ini juga mengatur tentang fasilitas-fasilitas untuk mewujudkan kota yang layak anak. Seperti adanya rumah sakit atau puskesmas layak anak.

“Juga fasilitas publik yang mengakomodasi kepentingan anak-anak. Seperti taman, sekolah tempat kesehatan, maupun fasilitas publik lainnya. Ini, masuk dalam infrastruktur ramah anak,” ujarnya.

Raperda ini juga menjelaskan penanganan anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus. Seperti anak-anak yang terlibat dalam kasus hukum, anak korban stigmatisasi, anak korban eksploitasi.

“Bahkan, jika ada anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak sehat, maka negara bisa hadir di sana. Anak bisa diasuh oleh negara,” ujar Lucia. (put/hn)