Jumlah Plt Kepala OPD di Pemkab Pasuruan Bertambah usai Kepala DLH Purna Tugas

BANGIL – Jumlah pejabat eselon dua di Pemerintahan Kabupaten Pasuruan semakin berkurang. Ini setelah Muchaimin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasuruan, purna tugas per 31 Desember 2018 kemarin. Dengan pensiunnya Muchaimin, maka daftar jabatan kepala dinas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diisi plt semakin bertambah.

Agus Sutiadji, Sekda Kabupaten Pasuruan membenarkan bahwa per akhir tahun kemarin, kembali ada kepala dinas yang sudah memasuki masa purna tugas. “Sudah 31 Desember lalu purna tugas. Dan per 1 Januari sudah kami angkat plt baru untuk mengisi Kepala DLH,” ujarnya.

Untuk sementara ini jabatan Kepala DLH dijabat rangkap oleh asisten 1, Anang Saiful Wijaya. Sekda mengungkapkan sudah melakukan mengangkat Plt per 1 Januari lalu. Diakui bahwa bertambahnya satu kepala dinas yang kembali purna tugas menambah panjang deretan OPD yang pejabatnya dirangkap plt. Namun dikatakan untuk pelayanan ke masyarakat masih tidak terganggu.

Agus menambahkan, kondisi berkurangnya pejabat ini juga lantaran aturan dalam UU Nomer 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dalam Pasal 162 ayat 3 disebutkan bahwa gubernur, bupati atau wali kota yang akan melakukan pergantian pejabat di lingkungan pemerintahan dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak pelantikan, harus mendapatkan persetujuan tertulis Mendagri.

“Pemkab Pasuruan sebenarnya sudah mengajukan agar ada percepatan pergantian pejabat dan sudah kami ajukan ke Kemendagri,” ungkapnya.

Ini lantaran sesuai aturan, kepala daerah baru bisa melakukan pengangkatan atau mutasi jika sudah mendapatkan izin dari Kemendagri. Namun sampai awal tahun ini izin memang belum turun. Sehingga Pemkab Pasuruan masih belum bisa melakukan mutasi dan pergantian pejabat.

Di Kabupaten Pasuruan saat ini tercatat sebanyak 6 Organisasi Perangkat Daerah yang dijabat Plt yaitu Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT), Badan Kepegawaian Dan Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), Bappeda dan saat ini ditambah kembali Dinas Lingkungan Hidup. (eka/fun)