6 Proyek Gagal Lelang di Kota Probolinggo Bakal Diretender Tahun Ini

KANIGARAN – Selama tahun 2018, ada 6 proyek pembangunan yang gagal dikerjakan. Penyebabnya, selain tidak ada kontraktor yang ikut lelang, waktu pengerjaan terlalu mepet. Rencananya, proyek-proyek tersebut akan diretender tahun ini.

Ghofur Efendi, kabag Administrasi Pembangunan Kota Probolinggo mengatakan, 6 proyek itu tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Di antaranya, perluasan dan peningkatan sambungan rumah Perum Hesni Regency, pembangunan gedung perpustakaan, serta revitalisasi Pasar Baru. Ketiga proyek tersebut milik Dinas PUPR.

Kemudian, pengadaan lampu traffic light milik Dishub, pengurukan tanah rusunawa milik Dinas Perkim, dan rehab Gedung Kesenian milik Disbudpar. “Penyebabnya, karena tidak ada kontraktor yang ikut lelang serta waktu pengerjaan yang mepet,” ujarnya.

Ghofur merinci, pembangunan gedung perpustakaan terpaksa ditunda pembangunan karena tidak ada yang ikut lelang. Rencananya, tahun 2019 pembangunan perpustakaan akan ditambah anggaran dari Rp 2,2 miliar menjadi Rp 2,7 miliar.

Sedangkan pembangunan Pasar Baru juga urung dilaksanakan karena mepetnya waktu pengerjaan. Proyek ini termasuk lama penyelesaiannya. Dimulai dari membentuk manajerial konstruksi, sampai penetapan biaya pembangunan. Waktu pengerjaan pun tersisa kurang lebih 5 bulan.

Meskipun pembangunan Pasar Baru ditunda, namun pembongkaran telah dilakukan pada November 2018. “Ketika proyek tidak dikerjakan, maka anggaran itu masuk dalam Silpa APBD,” jelasnya.

Selama tahun 2018, total ada 96 paket pekerjaan dari 11 OPD yang diikutkan dalam lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP). Rinciannya, konstruksi 78 paket, konsultasi 9 paket, pengadaan barang 7 paket, dan pengadaan jasa 2 paket.

Selain itu, ada 2 proyek yang mengalami keterlambatan dalam pengerjaan. Proyek tersebut ditangani oleh Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR. Yakni, pengerukan saluran Gladak Serang dan pengerukan sungai di Kali Wiroborang.

“Sampai batas waktu 15 Desember 2018 belum selesai,” kata Kabid Sumber Daya Air Dinas PUPR Andung Tjahyono, dalam hearing dengan komisi III beberapa waktu lalu. Namun, proyek itu kini sudah selesai. Karena terlambat, maka kontraktor tetap akan didenda. Besarannya, 1/1000 dari nilai kontrak per hari.

Gagalnya sejumlah proyek, berdampak pada serapan APBD Kota Probolinggo tahun 2018. Diketahui, serapan anggarannya berada di kisaran 70 persen. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan itu, akhirnya masuk dalam Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).

“Untuk tahun 2018 ini serapan anggaran tidak maksimal, hanya 70 persen. Ada proyek yang gagal lelang, gagal pengerjaan, sehingga anggaran itu masuk Silpa,” ujar Asisten Administrasi Umum Pemkot Probolinggo Budiono Wirawan.

Mantan Kepala Bappeda Litbang ini mengatakan, rendahnya serapan anggaran ini juga berpengaruh pada tunjangan kinerja (tukin) pegawai. “Semakin mendekati target capaian penyerapan anggaran, maka tunjangan kinerja pegawai di OPD juga akan mengikuti realisasi penyerapan anggaran,” ujarnya. (put/rf)