Kota Probolinggo Disuntik 10 PPK Tambahan

TAMBAHAN: Sepuluh anggota PPK dilantik, Rabu (2/1) di aula KPU Kota Probolinggo. Mereka adalah PPK tambahan yang diamanatkan MK. KPU juga melantik lima anggota PPS PAW. (Zainal Arifin/Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

MAYANGAN – KPU Kota Probolinggo, melantik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan PPS (Panitia Pemilihan Suara) Kelurahan, Rabu (2/1), pukul 14.00. PPK yang dilantik di aula KPU tersebut adalah PPK tambahan, sesuai amanat Mahkamah Konstitusi (MK).

Total ada 10 PPK yang dilantik dari lima kecamatan. Masing-masing, dua orang PPK tambahan untuk tiap kecamatan.

Sedang PPS yang dilantik merupakan PPS pergantian antarwaktu (PAW). Jumlahnya lima orang. Masing-masing satu orang PPS Kelurahan Kebonsari Wetan, Pohsangit Kidul, Pakistaji, serta dua PPS Kelurahan Wiroborang.

Mereka dilantik untuk mengganti PPS yang berhenti karena beberapa sebab. Di antaranya, karena diterima bekerja di tempat lain atau berhalangan tetap karena sakit atau mengundurkan diri.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri, usai pelantikan. Menurutnya, PPS yang dilantik adalah hasil perekrutan sesuai aturan dan seluruhnya belum pernah menjadi PPS.

Karenanya, ia meminta PPS PAW untuk segera beradaptasi dan bergabung dengan rekan-rekannya di kelurahan yang sudah berpengalaman. Hudri juga berharap, PPS yang baru dikukuhkan segera bekerja. Mengingat, pemilu presiden, legislatif, dan DPD tinggal 4 bulan lagi.

“Harapan kami, mereka segera beradaptasi dan bekerja. Banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, sedang waktunya tinggal empat bulan,” harapnya.

Permintaan yang sama disampaikan Hudri terhadap PPK tambahan. Ia berharap, PPK tambahan yang dilantik segera beradaptasi dengan tiga PPK hasil perekrutan Pilkada serentak 2018.

“Harapan kami sama dengan PPS yang baru dilantik. Segera bergabung dan bekerja dengan PPK yang sudah dilantik sebelumnya,” terangnya.

Hudri menambahkan, dua PPK yang dilantik di setiap kecamatan akan bergabung dengan 3 PPK yang sudah ada sebelumnya. Dengan demikian, jumlah PPK di setiap kecamatan saat ini menjadi lima 5 orang. Menurutnya, tambahan dua orang PPK ini merupakan amanat MK.

“Dulu PPK itu memang jumlahnya lima orang. Terus di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi tiga orang. Sekarang kembali lima lagi. Jadi kami menambah dua PPK,” terangnya.

Proses perekrutan dua PPK amanat MK, tidak sama seperti tiga anggota PPK yang dilantik tahun sebelumnya. Dijelaskan Hudri, PPK tambahan diambil dari PPK yang ranking tiga ke atas. Yaitu ranking 4, 5, dan 6.

Mereka adalah peserta yang mendaftar rekrutmen PPK 2018, namun tidak lolos. Selain itu, perekrutan juga berdasarkan masukan dari sejumlah kalangan.

“Misalnya usulan dari kecamatan atau kelurahan. Tapi, tetap kami panggil ke KPU, sebelum diangkat menjadi PPK,” pungkas Hudri. (rpd/hn)