Terlilit Dugaan Pemalsuan Surat, Kades Tambaksari di Purwodadi Ditahan Kejaksaan

BANGIL – Jumlah Kepala Desa di Kabupaten Pasuruan yang tersandung hukum, semakin bertambah. Setelah Dhompo di Kraton, giliran Kades Tambaksari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jatmiko, tersandung masalah. Ia bahklan harus ditahan, setelah diduga melakukan pemalsuan surat keterangam domisili usaha.

Kasus tersebut melilit Jatmiko sejak 2017 lalu. Namun, berkasnya baru P21 (lengkap) per 20 Desember 2018. Pelimpahan berkas ke Kejaksaan itupula, membuat Jatmiko kemudian dilakukan penahanan.

Kasipidum Kejari Kabupaten Pasuruan, Normadi mengungkapkan, penahanan dilakukan pekan lalu (20/12), untuk mempermudah proses menuju persidangan. Ia ditahan untuk 40 hari ke depan dan tentunya bisa dilakukan perpanjangan.

Menurut Normadi, penahanan Jatmiko dilakukan atas pelanggaran pasal 263 ayat 1 KUHP tentang pembuatan surat palsu. Ia dilaporkan Abu Bakar, seorang pengusaha dupa asal Malang.

Kasus ini bermula dari pengurusan surat keterangan domisili yang dilakukan Winoto warga setempat dan Luluk, warga Malang yang juga istri dari Abu Bakar. Tahun 2015 lalu, Winoto mengajukan surat domisili usaha dupa, di Tambaksari, Kecamatan Purwodadi.

Jatmiko yang merupakan kepala desa setempat, memberikan surat yang dibutuhkan. Hingga dari surat itulah, proses pengajuan izin usaha itu berjalan bahkan sampai berbentuk UD.

Di lain waktu, Luluk yang merupakan warga Malang, juga mengajukan surat keterangan domisili usaha yang sama. Luluk mengajukan tahun 2016. Yang menjadi munculnya persoalan, lantaran pengajuan surat keterangan domisili usaha itu, dilakukan di tempat sama, yakni rumah Winoto.

“Padahal, rumah tersebut sudah memiliki usaha yang dijalani Winoto. Karena adanya dua surat keterangan domisili usaha yang dimiliki dua orang berbeda inilah, yang akhirnya menjadi masalah. Seperti kepemilikan rumah, masa ada dua sertifikat?” terang Normadi sembari dengan nada bertanya.

Surat itupun dibuat oleh pihak Jatmiko. Semula tidak ada masalah. Hingga Luluk dan suaminya, Abu Bakar ada masalah rumah tangga.

Persoalan pun muncul, ketika adanya saling klaim terhadap tempat usaha tersebut. Winoto menganggap domisili itu adalah miliknya. Sementara Luluk dan Abu Bakar, merasa itu hak mereka.

Dari situlah, Abu Bakar kemudian melaporkan kasus ini ke Polres Pasuruan. Ia menduga ada pemalsuan surat keterangan domisili itu. Laporan itu, dilangsungkan sekitar akhir 2017 lalu.

Berangkat dari situlah, polisi akhirnya menetapkan Luluk dan Jatmiko sebagai tersangka. Luluk disangkakan menjadi pengguna surat palsu. Sementara Kades Tambaksari, Jatmiko, disangkakan menjadi pembuatnya.

“Kasus yang menjerat L (Luluk, red) sudah masuk tahap persidangan. Sementara J (Jatmiko, red) baru pelimpahan tahap dua,” tukasnya.

Normadi menguraikan, semula Jatmiko tidak ditahan. Namun saat pelimpahan tahap dua dari kepolisian, pihaknya kemudian memilih untuk melakukan penahanan tersebut. Alasannya untuk mempermudah proses tahapan menuju persidangan.

Belum ada konfirmasi dari pihak Jatmiko atas perkara yang melilitnya itu. (one/fun)