Tak Berizin, Tutup Tambang Dekat Permukiman di Sanganom Nguling

NGULING-Aktivitas penambangan di Dusun Parasan, Desa Sanganom, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan disegel Satpol PP setempat. Penambangan itu disegel lantaran tidak dilengkapi izin operasi.

Penutupan kegiatan penambangan pasir batu (sirtu) ini dilakukan sekitar pukul 13.00, Rabu lalu (26/12). Dalam operasi ini, Satpol PP mengamankan tiga alat berat dalam keadaan parkir di lokasi setempat. Serta, lahan bekas galian yang dilakukan secara per blok.

Kepala Satpol PP Kabupaten Pasuruan Yudha Triwidya Sasongko mengungkapkan, pihaknya menerima laporan dari masyarakat tentang adanya operasi tambang tidak berizin di Dusun Parasan, Desa Sanganom. Setelah dicek, pihaknya menemukan jika kegiatan tambang ini belum dilengkapi izin operasi.

“Kami langsung memasang garis pembatas di lokasi yang ditambang dan menyegel backhoe yang digunakan. Itu, sebagai tanda agar aktivitas tambang dihentikan. Kegiatan tambang ini diketahui milik perseorangan atas nama Indra Vigananta asal Kota Surabaya,” jelasnya.

Yudha -sapaan akrabnya- menjelaskan, dari hasil pengecekan di lapangan, diketahui kegiatan tambang sebagian arealnya mendekati perumahan penduduk. Jaraknya hanya 1 meter dari lahan warga dan 2 meter dari bangunan rumah milik warga.

Saat pengecekan, Satpol PP ditemui oleh seseorang bernama Agus, selaku pihak yang mewakili Indra. Pihaknya pun sudah menekankan bahwa operasi produksi tidak boleh dilakukan dan yang diperbolehkan hanyalah mengeksplorasi lahan tambang.

Menurutnya, luas lahan yang ditambang sekitar satu hektare. Dan, sebagian blok bekas galian sudah dilakukan pemulihan atau reklamasi dengan cara menanami lahan eks tambang dengan tanaman padi dan jagung kira-kira 6 ribu meter persegi.

Ia mengaku, pihaknya pun sudah memanggil Indra Vigananta selaku pemilik tambang untuk dimintai penjelasan. Namun, Indra tidak hadir memenuhi panggilan ini. Rencananya, Satpol PP bakal kembali melakukan pemanggilan hari ini (28/12).

“Walaupun sudah ada reklamasi, pemilik tetap melanggar hukum karena ia tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan tambang ini. Kita undang lagi yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi,” jelasnya. (riz/rf/mie)