Di Mal Pelayanan Publik, Urus Dokumen Kependudukan Hanya 15 Menit

DRINGU– Pemkab Probolinggo resmi me-launching Mall Pelayanan Publik (MPP), Rabu (19/12) siang. Keberadaan MPP itu pun dijamin akan meningkatkan dan memangkas waktu pelayanan.

Jaminan itu disampaikan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari. Menurutnya, MPP ini menurunkan durasi pelayanan. Segala jenis pelayanan bisa diselesaikan dengan waktu sekitar 15 menit saja.

“Hadirnya MPP akan membawa perubahan terhadap birokrasi lama. Jika sebelumnya agak lama pelayanan publiknya, hadirnya mal ini akan lebih cepat. Saya berkeliling untuk meninjau pelayanan yang dilakukan. Dan, hasilnya memang cepat proses pengurusan dokumen. Hanya membutuhkan waktu 15 menit. Layanannya sudah jauh lebih cepat, transparan, dan optimal,” ungkapnya.

MPP itu sendiri memanfaatkan gedung eks Pemkab Probolinggo di Jalan Raya Dringu, Kecamatan Dringu. Gedung eks pemkab pun direhabilitasi menjadi gedung MPP dengan anggaran sekitar Rp 1,3 miliar. Dana itu diambilkan dari PAK 2018 Kabupaten Probolinggo.

Saat dibuka kemarin, MPP menyediakan 32 stan pelayanan. Baik itu pelayanan Operasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal seperti Samsat, BPJS, dan yang lain.

“Kami berharap ada instansi lain di luar pemkab yang mau bergabung,” tutur Tantri, sapaannya.

Untuk mengoptimalkan kinerja para petugas yang ada di MPP, pemkab menurutnya akan terus lakukan evaluasi setiap hari. “Selain itu tentunya akan melakukan perubahan secepatnya dari evaluasi tadi. Sehingga, pelayannya bisa baik, cepat, aman, dan nyaman,” lanjutnya.

Menurutnya, saat ini di Jawa Timur baru ada enam MPP. Yaitu di Surabaya, Banyuwangi, Kota Mojokerto, Sidoarjo, Pamekasan, dan Kabupaten Probolinggo sendiri.

“Di Jawa Timur ada lima MPP. Dengan Kabupaten Probolinggo meresmikan MPP, jumlahnya menjadi enam. Ini masih soft launching. Untuk berjalannya secara maksimal akan dilakukan pada dua-tiga hari ke depan,” terangnya.

 

Instansi yang ada di MPP:

OPD

  1. Bappeda
  2. Bakesbangpol
  3. Dinas Pendidikan
  4. Dinas Perikanan
  5. Dinas Tenaga Kerja
  6. Dinas Kesehatan
  7. Dinas PMPTSP
  8. Disporaparbud
  9. Dinas Pertanian
  10. Dinas PUPR
  11. Badan Keunangan Daerah
  12. DLH
  13. Dinas Perhubungan
  14. Disperindag

 

Instansi Vertikal

  1. PDAM
  2. Kemenag
  3. BPN
  4. KPP Pratama
  5. BPJS Ketenagakerjaan
  6. BPJS Kesehatan
  7. TASPEN
  8. Bank Jatim
  9. Polres Probolinggo
  10. Kejaksaan Negeri Kraksaan
  11. Samsat (Polri, Bapenda, dan Jasaraharja). (sid/hn)