TPI Sulit Dioperasikan, Nelayan Terjebak Harga Tengkulak

TPI LEKOK: Nelayan Kabupaten Pasuruan tidak lagi memanfaatkan TPI untuk jual beli ikan hasil tangkapan. Pasalnya, untuk modal melaut mereka pinjam ke tengkulak. Hasil tangkapan ikan pun dijual ke tengkulak.

Related Post

BANGIL – Rencana Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan untuk kembali mengaktifkan 4 Tempat Pelelangan Ikan (TPI) masih sulit terealisasi. Ini lantaran nelayan masih enggan berjualan di TPI, lantaran kesulitan modal. Selama ini para nelayan menjual hasil tangkapan ke tengkulak.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan Slamet Nurhandoyo mengatakan, pihaknya sejatinya ingin segera mengaktifkan 4 TPI yang ada di Kabupaten Pasuruan. Maklum, sudah lebih dari 10 tahun, TPI sudah mati suri. Keempat TPI itu berada di Desa Kedawang dan Desa Mlaten di Kecamatan Nguling; Desa Jatirejo, Kecamatan Lekok, dan Desa Kalirejo, Kecamatan Kraton.

“Dari 4 TPI yang ada, 3 sudah tidak berfungsi lagi, dan hanya satu yang masih berjalan. Itupun hanya sebagai tempat jual beli ikan di Lekok, tapi pelelangan tidak berjalan,” ungkapnya.

Dikatakan lebih dari separo nelayan di Kabupaten Pasuruan masih kesulitan dalam modal operasional untuk melaut. Sehingga, setiap mau melaut, mereka berutang pada tengkulak. Setelah tangkapan ikan didapat, hasil itu dijual kembali ke pemberi utang alias tengkulak.

Sehingga harga tangkapan ikan yang dijual kembali ke tengkulak menjadi tidak tinggi. Ini lantaran ikan yang dibeli harus mengikuti harga yang ditentukan oleh tengkulak tersebut.

“Padahal kalau ada sistem lelang dengan nelayan menjual langsung ke pembeli, harga bisa lebih tinggi. Tapi karena mereka sudah berutang untuk biaya operasional, mau tidak mau mereka harus menjual ikan ke pemberi hutang tadi,” jelasnya. Akibatnya, tempat penjualan ikan yang ada di Kabupaten Pasuruan menjadi mati suri.

Pemkab berupaya memutus rantai nelayan ke tengkulak itu. Salah satunya dengan mengimbau nelayan yang rumahnya sudah disertifikat melalui program Sertifikasi Hak Atas Tanah (Sehat) nelayan. Pemkab menyarankan agar nelayan mengajukan pinjaman dari sertifikat tersebut.

“Dari sertifikat tanah itu, nanti bisa sebagai jaminan di bank, sehingga nelayan bisa memiliki modal untuk melaut dan tidak lagi tergantung oleh tengkulak,” pungkasnya.

Selain itu juga ada bantuan pinjaman modal dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) Pusat. Mulai tahun ini KKP dalam setahun pusat memberikan Rp 850 miliar. Dimana di Kabupaten Pasuruan ditargetkan bisa dimanfaatkan hingga Rp 7 miliar.

Namun permintaan peminjaman modal memang belum tinggi. Sampai akhir Oktober lalu tercatat masih 8 kelompok perikanan dengan rata-rata peminjaman mulai dari Rp 100-500 juta. Selain itu juga tercatat sudah ada 11 kelompok usaha perikanan yang masih proses yaitu tahap pengajuan sampai survei. Mayoritas fasilitas ini banyak dimanfaatkan oleh usaha budidaya produk perikanan. (eka/rf)