Limpahkan Berkas Dugaan Kasus Mark Up Anggaran Desa Dompo ke Jaksa

BABAK BARU: Penyidik Satreskrim Polresta Pasuruan menyerahkan tersangka dan barang bukti dugaan kasus mark up anggaran Desa Dompo ke Kejari Kabupaten Pasuruan di Bangil, Kamis (13/12). (Satreskrim for Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

PASURUAN – Kepala Desa Dompo, M Nur Kholis dan Bendahara Desa Dompo, Muchlis akan segera mempertanggungjawabkan dugaan mark up atau penggelembungan anggaran di meja hijau. Sebab, proses penyidikan yang bergulir di tingkat kepolisian sudah rampung.

Penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polresta Pasuruan melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejari (Kejaksaan Negeri) Kabupaten Pasuruan, kamis (13/12). Pelimpahan tahap kedua itu dilakukan setelah berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P21) oleh jaksa.

“Hasil telaah jaksa menyatakan berkas perkaranya sudah lengkap. Pagi ini kami lakukan tahap 2,” kata Kasatreskrim Polres Pasuruan Kota, AKP Slamet Santoso.

Dia menyebut, pihaknya sudah menyerahkan kedua tersangka ke jaksa. Lalu juga beberapa barang bukti yang sebelumnya diamankan penyidik, turut dilimpahkan. Diantaranya lima buah bendel surat pertanggungjawaban (SPj) Desa Dompo untuk tahun anggaran 2015. “Tersangka dan barang bukti kami serahkan ke jaksa,” ujar Slamet.

Diberitakan sebelumnya, penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polresta Pasuruan menahan Kepala Desa Dompo, M Nur Kholis dan Bendahara Desa Dompo, Muslich pada 12 November lalu. Keduanya ditahan setelah ada peningkatan perkara yang mulai diselidiki Korps Bhayangkara itu sejak Maret 2017 silam.

Keduanya disangka melakukan mark up atau penggelembungan anggaran atas beberapa aliran dana. Baik yang bersumber dari alokasi dana desa (ADD) maupun dana desa (DD) di tahun anggaran 2015.

Dalam kasus itu, penyidik sudah mengantongi alat bukti yang kuat. Hasil kerugian negara hasil penghitungan oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur mencapai Rp. 152.278.183. (tom/fun)