Kenaikan Harga Tiket Empat Lokasi Wisata Dianggap Wajar

KOMPENSASI: Wisatawan ke Bromo saat berkunjung ke Gunung Bromo beberapa waktu lalu. Mereka tak menyoal meski harga tiket mahal, dengan catatan pelayanan maksimal. (Dok. Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

SUKAPURA – Harga tiket masuk di empat lokasi wisata di Kabupaten Probolinggo, naik sejak 5 Desember 2018. Salah satunya di Gunung Bromo, Desa Ngadisari, Kecamatan, Sukapura. Syukur, naiknya harga tiket itu masih dinilai wajar oleh sejumlah wisatawan.

Seperi dikatakan salah seorang wisatawan asal Medan, Anggi, 19. Menurutnya, kenaikan harga tiket itu tidaklah masalah. Sebab, kenaikan masih wajar hanya sekitar Rp 2.000. “Kalau hanya naik sekitar Rp 2.000 tidak masalah,” ujarnya.

Menurutnya, tiket di bawa Rp 10.000 masih tergolong murah. Apalagi yang datang ke Gunung Bromo, bukan kalangan orang berpendapatan rendah. Beda jika tiket Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) yang naik. Sebab, tiket yang dipatok TNBTS sudah puluhan ribu. “Selagi di bawah Rp 10.000 masih maklum. Saya lihat yang datang kebanyakan orang kaya,” ujarnya.

Diketahui, harga tiket empat destinasi wisata itu di antaranya, di Gunung Bromo. Tiket untuk wisatawan nusantara (wisnu) naik dari Rp 5.000 menjadi Rp 7.500 dan untuk wisatawan mancanegara (wisman) dari Rp 10.000 menjadi Rp 20.000.

Sedangkan, di Pantai Bentar untuk anak-anak dari Rp 4.000 menjadi Rp 5 ribu. Sedangkan, untuk dewasa dari Rp 5.000 menjadi Rp 7.500. Di Air Terjun Madakaripura dari Rp 5.000 menjadi Rp 10.000. Serta, di Ranu Segaran dari semula Rp 2.000 menjadi Rp 5.000.

Kasi Destinasi Wisata Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan (Disporaparbud) Kabupaten Probolinggo Musa mengatakan, kenaikan harga tiket itu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sebab, semakin lama nilai mata uang semakin menurun. “Dua ribu sekarang dengan yang lalu beda. Sekarang uang dua ribu rupiah tidak menjadi beban bagi masyarakat. Sehingga, tidak akan berdampak pada kunjungan wisatawan,” ujarnya.

Menurutnya, kenaikan harga tiket ini untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor wisata. Sebab, semakin tahun PAD pariwisata semakin dituntut lebih tinggi. “Pertimbangannya sudah matang. Kami menaikan juga tidak tiba-tiba. Tapi, ada pertimbangan yang harus dilakukan dan kami rasa sudah tepat,” ujarnya. (sid/rud)