Ini Alasan Pusat Soal Pengajuan Pembubaran Koperasi di Pasuruan

PANDAAN – Pengajuan pembubaran 21 koperasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pasuruan pada Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah tak berjalan mulus. Pasalnya, hingga saat ini daerah belum menerima hasil dari pengajuan yang disampaikan akhir 2017 itu.

“Ternyata pembubaran 27 koperasi yang diajukan oleh kami ke pusat belum tuntas prosesnya hingga tahun ini,” kata Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro setempat Henis Widiyanto. Belum tuntasnya proses pembubaran puluhan koperasi itu, karena terganjal syarat administrasi.

Karena itu, pemerintah pusat menunggu kelengkapan persyaratan administrasi untuk melakukan pembubaran tersebut. Diketahui, koperasi yang diajukan oleh pemkab untuk dibubarkan itu bentuknya Koperasi Karyawan (Kopkar) dan juga Koperasi Serba Usaha (KSU).

“Langkah pembubaran ini kami tempuh karena statusnya sudah tidak aktif. Ada juga yang macet,” katanya. Lokasi koperasi tersebut tersebar di sejumlah kecamatan. Di antaranya Pandaan, Gempol, Lumbang, dan Prigen. Kemudian Tutur, Grati, Lekok, dan Wonorejo.

Sementara itu, hingga tahun ini jumlah koperasi yang sudah berbadan hukum di Kabupaten Pasuruan ada 1.067 koperasi. Jenisnya terdiri atas Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Wanita (Kopwan), Koperasi Karyawan (Kopkar), Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren), dan sebagainya.

“Tugas kami di lapangan untuk keberadaan koperasi terbatas. Kewenangannya hanya melakukan pembinaan, fasilitator, dan pengawasan saja,” jelasnya. (zal/rf)