Terduga Penyuap Wali Kota Pasuruan Ajukan Justice Collaborator

PASURUAN–Muhammad Baqir, salah satu tersangka kasus dugaan korupsi proyek Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT – KUMKM) mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC). Dalam kasus yang menyeret Wali Kota Pasuruan Setiyono, itu Baqir diduga sebagai pemberi suap.

Pengajuan Baqir untuk jadi JC pada KPK itu disampaikan penasihat hukumnya, Suryono Pane. Dia menjelaskan, upaya yang ditempuh M Baqir dalam mengajukan statusnya sebagai JC sudah dipertimbangkan secara matang. “Hari ini, surat pengajuan justice collaborator untuk klien kami sudah disampaikan ke KPK sekitar pukul 14.00,” terangnya, kemarin (6/12).

Baqir, menurut pengacara yang akrab disapa Pane, siap bekerja sama dengan penyidik untuk mengungkap kasus tersebut secara gamblang. Apalagi, Pane menyebut jika kliennya itu sebagai korban. Menurutnya, Baqir memang bukan kali pertama mengikuti lelang untuk proyek Pemkot Pasuruan. Sedikitnya, ada empat hingga lima kali M Baqir mendaftar sebagai mitra Pemkot Pasuruan.

Saat itu, ia mengikuti lelang untuk beberapa proyek dengan nilai anggaran sekitar Rp 400-700 juta. Namun, dari seluruh proses yang dilalui, Baqir belum pernah dinyatakan sebagai pemenang lelang.

“Dari awal klien kami memang korban dari sikap, sifat, dan mental koruptif di Pemkot Pasuruan. Inisiatif permintaan fee itu bukan dari Baqir. Melainkan dari pihak-pihak yang sekarang juga sudah jadi tersangka,” ujar Suryono.

Diketahui, dalam kasus tersebut, KPK menetapkan empat tersangka. Selain Baqir, ada nama Wali Kota Setiyono; Dwi Fitri Nurcahyo yang saat itu merangkap sebagai staf ahli dan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pekerjaan umum (PU); serta Wahyu Tri Hardianto, staf Kelurahan Purutrejo.

Bahkan, lanjut Suryono, kliennya sama sekali tidak tertarik ketika ada pihak yang menawarkan permintaan fee kepadanya. “Sebenarnya Baqir ingin berjalan normatif saja. Mengikuti mekanisme lelang yang ada,” ucapnya.

Pane juga berharap pengajuan Baqir sebagai JC dapat disetujui. Ia menegaskan, Baqir mempunyai informasi penting yang bakal menjadi petunjuk KPK untuk membongkar kasus-kasus lain yang ada di Kota Pasuruan.

“Informasi yang akan disampaikan belum bisa kami bocorkan. Itu, nanti ketika proses pembuktian di pengadilan. Biarkan fakta persidangan yang bicara nanti. Yang jelas klien kami akan menyampaikan semua yang diketahui. Artinya, tidak ada yang dibuat-buat,” jelasnya.

Saat ini, Baqir masih ditahan di Mapolres Jakarta Selatan selama dua puluh hari ke depan. Itu, setelah adanya pelimpahan tahap kedua sejak 3 Desember yang lalu.

Sementara itu, juru bicara KPK Febri Diansyah mengaku belum mengetahui adanya pengajuan JC atas kasus tersebut. “Belum, belum tahu. Nanti kami periksa dulu jika ada pengajuan JC,” katanya. Pria yang akrab disapa Febri itu mengatakan, ada sejumlah pertimbangan bagi KPK menerima tersangka untuk menjadi JC.

Di antaranya, pelaku korupsi tersebut harus memiliki informasi penting untuk mengungkap kasus itu. Kemudian, pelaku harus mau bekerja sama dan tidak melakukan perlawanan dalam proses hukum. Misalnya, kabur atau menghilangkan barang bukti. Selanjutnya, pelaku harus mengembalikan uang hasil korupsi.

Pelaku yang mendapat perlindungan dari Lembaga Penjaminan Saksi dan Korban (LPSK), juga menjadi pertimbangan bagi KPK. Karena itu, tak serta-merta yang mengajukan JC bakal diterima.

Wali Kota Pasuruan Setiyono dengan rompi tahanan meninggalkan gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/10). KPK menetapkan dan menahan Setiyono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkot Pasuruan. (Foto: Ismail Pohan/INDOPOS)

Seperti diberitakan sebelumnya, Setiyono dkk diamankan KPK 4 Oktober silam. Dalam kasus tersebut, Setiyono disangka menerima suap melalui orang dekatnya. Kabarnya, bukan hanya proyek PLUT – KUMKM, lembaga antirasuah menduga sejumlah proyek di Kota Pasuruan sudah diatur oleh Setiyono.

Khusus proyek pengembangan PLUT-KUMKM, Setiyono menerima commitment fee sebesar 10 persen dari nilai harga perkiraan sendiri (HPS) yang totalnya Rp 2.297.464.000. Selain itu, juga ada kesepakatan fee satu persen untuk kelompok kerja. Pemberian suap dilakukan secara bertahap. Pertama, Baqir menyerahkan fee untuk kelompok kerja Rp 20 juta pada 24 Agustus 2018. Itu, diberikan sekaligus tanda jadi.

Setelah menetapkan Baqir sebagai pemenang lelang pada 4 September 2018, tiga hari berikutnya dia menyerahkan setengah commitment fee untuk Setiyono sebesar lima persen atau kurang lebih Rp 115 juta. Rencananya, setengah commitment fee lainnya bakal diserahkan oleh Baqir apabila uang muka proyek sudah cair.

Berdasarkan data yang dihimpun Jawa Pos Radar Bromo, proyek yang bersumber dari APBN 2018 tersebut merupakan salah satu proyek yang dibangun dengan anggaran fantastis. Dalam situs LPSE Kota Pasuruan, proyek tersebut dianggarkan dengan nilai pagu Rp 2.297.464.000.

Diketahui, proyek itu sempat gagal lelang pada tahun 2017. Saat itu ada 21 perusahaan konstruksi yang mendaftarkan diri. Dari jumlah tersebut, ada satu perusahaan konstruksi yang mengajukan penawaran, namun tidak memenuhi syarat. Badan Layanan dan Pengadaan (BLP) Kota Pasuruan kemudian mengumumkan berita acara gagal lelang pada 20 Agustus. Sehingga, proyek tersebut di-retender.

Dalam lelang ulang tahun ini, ada 28 rekanan yang ikut tender. Setelah melalui serangkaian lelang, BLP menyatakan CV Mahadhir milik Hud Muhdor sebagai pemenang lelang pada 4 September. Hud Muhdor merupakan ayah Baqir. CV Mahadhir yang beralamat di Desa/Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, itu dinyatakan menang dengan harga negosiasi Rp 2.195.813.000. (tom/rf)