Masih Ada 240 Ribu Warga Miskin di Kabupaten Probolinggo

KRAKSAAN – Jumlah warga miskin di Kabupaten Probolinggo pada 2017 lalu masih berada di angka 20,52 persen, atau sekitar 240 ribu jiwa. Angka ini turun dari 2016 lalu. Dimana angka kemiskinan di kabupaten mencapai 20,98 persen.

Hal itu terungkap dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di kantor sektretariat pemkab, Selasa (5/12). Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari kemudian memaparkan kondisi angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo yang menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama. Pasalnya, di akhir tahun 2017, masih tercatat ada sekitar 240 ribu jiwa penduduk Kabupaten Probolinggo yang tergolong miskin.

Kepala BPS Kabupaten Probolinggo Djudjuk Widhilaksana membenarkan angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo. Tetapi, angka di tahun 2017 dibanding dengan tahun 2016, mengalami penurunan. Meskipun, angka penurunan itu tidak terlalu signifikan.

“Ada penurunan, tapi tidak signifikan. Tapi, sama-sama masih di angka 240 ribuan. Sinyal tahun 2018 juga akan turun,” katanya optimistis. Kasus kemiskinan sendiri, dikatakan Djudjuk –sapaan akrabnya-, itu paling banyak berada di daerah dataran tinggi.

Karena itu, bantuan yang diberikan harus tepat sasaran. Sehingga, untuk meminimal kepala rumah tangga yang dicabut bantuannya, bisa memiliki pekerjaan sendiri. “Soal mindset sendiri, sangat berpengaruh juga dengan angka kemiskinan. Jika mindset masyarakat Kabupaten Probolinggo masih tidak malu mengaku miskin, ya sulit untuk menekan angka kemiskinan,” terangnya.

Sementara itu, Puput Tantriana Sari mengatakan, tahun ke dua kepemimpinannya, kemiskinan tetap menjadi prioritas bersama pendidikan dan kesehatan. “Perencanaan ini menjadi kunci dalam pembangunan Kabupaten Probolinggo 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, perencanaan harus diperhatikan dan dibuat sebaik mungkin untuk program 5 tahun ke depan,” katanya.

Soal angka kemiskinan yang masih tinggi, Bupati dua periode itu menjelaskan, pengentasan kemiskinan ini strateginya meningkatkan sinergitas antarlembaga. Jadi, tidak mungkin hanya satu OPD yang menanganinya. Ke depan, nanti akan membagi sesuai tupoksi masing-masing OPD, untuk memberikan kontribusi yang nyata untuk pengentasan kemiskinan.

”Angka dari BPS, ada sekitar 240 ribu jiwa masyarakat miskin. Semua itu tidak lepas dari mindset masyarakat yang tidak malu mengaku miskin. Meskipun kenyataannya mereka dalam kondisi berkecukupan. Sehingga, pihak desa harus ikut mengubah mindset warganya, untuk tidak senang mengaku miskin,” terangnya. (mas/rf)