Bawaslu Kaji Pemasangan APK Gabungan

MAYANGAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo telah mendistribusikan alat peraga kampanye (APK) yang menjadi hak partai politik (parpol) dan tim sukses capres-cawapres. Namun, sebelumnya banyak calon legislatif (caleg) yang telah memasang APK secara mandiri. Termasuk, APK gabungan antar-caleg.

APK gabungan ini merupakan yang didesain gabungan antar-caleg jadi satu dalam APK. Ada caleg dari DPRD Jawa Timur digabung dengan caleg DPRD Kota Probolinggo. Ada juga APK caleg DPRD atau DPR RI yang memasang foto capres-cawapres.

Nah, terkait masalah ini ternyata Bawaslu Kota Probolinggo, mengaku masih mengkajinya. “Kami masih mengkaji boleh tidaknya APK gabungan seperti itu. Karena, belum ada peraturan yang mengatur seperti itu,” ujar Koodinator Divisi Penindakan, Bawaslu Kota Probolinggo, Samsun Ninilau.

Menurutnya, jika melihat peraturan mengenai kampanye, jelas tidak diperkenankan melakukan kampanye gabungan. “Misalnya di satu tempat ada caleg DPRD Kota Probolinggo, berkampanye kemudian ada calon DPD juga kampanye di tempat yang sama, itu tidak boleh. Jika menggunakan analogi ini, maka desain APK seperti itu jelas tidak boleh. Namun, kami masih mengkaji soal itu,” ujarnya.

Selain itu, APK hanya boleh menampilkan tokoh partai politik. Tidak boleh memasang foto orang lain, termasuk presiden. “Misalnya caleg A menampilkan foto ketua parpol-nya silahkan, itu boleh. Tapi, jika tokoh yang dipasang tidak masuk dalam struktur parpol, itu tidak boleh,” ujarnya. (put/rud)