Bawaslu Beri Rekom Satpol PP untuk Tertibkan APK Melanggar

SERAHKAN REKOMENDASI: Divisi Hukum dan Informasi Bawaslu Kabupaten Probolinggo Fathul Qorib (kiri) ketika mendatangi kantor Satpol PP Kabupaten Probolinggo, Jumat (30/11). (Arif Mashudi/Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

KRAKSAAN – Diterimanya surat edaran (SE) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terkait perubahan aturan larangan pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan non-APK di tempat yang dilarang, langsung ditanggapi Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Jumat (30/11), Bawaslu berkoordinasi dengan Satpol PP Kabupaten Probolinggo.

Serta, memberikan rekomendasi terkait banyaknya APK dan non-APK yang terpasang di jalan protokol Kraksaan.

Sejauh ini di jalan protokol Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, belum ditemukan APK peserta pemilu. Namun, banyak baliho ataupun spanduk non-APK peserta pemilu. Dengan adanya SE Nomor 1990 dari Bawaslu RI, itu semua baliho dan spanduk non-APK itu dinilai melanggar.

“Sesuai SE terbaru dari Bawaslu RI, baliho ataupun lainnya yang tidak memenuhi unsur APK dilarang ditempatkan di tempat yang dilarang. Salah satunya tempat yang dilarang dipasangi APK ataupun non-APK jalan protokol Kraksaan,” ujar Divisi Hukum dan Informasi Bawaslu Kabupaten Probolinggo Fathul Qorib.

Qorib mengatakan, pihaknya datang ke kantor Satpol PP untuk berkoordinasi dengan adanya alat peraga yang dianggap melanggar aturan kampanye pemilu. Sekaligus merekomendasi Satpol PP untuk segera menertibkannya. “Nanti kami akan koordinasi dengan Dishub (Dinas Perhubungan) dan Satlantas Polres Porbolinggo. Karena berkaitan dengan penertiban APK ataupun non-APK yang ada unsur peserta pemilu di mobil angkutan umum,” ujarnya.

Mendapati itu, Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Probolinggo Dwijoko Nurjayadi mengatakan, sesuai aturan pemilu, pihaknya siap menertibkan. Selain itu, penertiban reklame di jalan protokol Kraksaan juga diatur oleh Perda Nomor 2/2018 tentang Reklame.

Karenanya, pihaknya juga sekaligus menegakkan Perda tentang Reklame. “Kami siap turun untuk menertibkan alat peraga yang dianggap melanggar. Waktunya menunggu dari Bawaslu. Nanti bisa turun untuk menertibkan bersama,” ujarnya. (mas/rud)