APBD 2019 Kabupaten Probolinggo, Target PAD Turun Rp 2,3 M

KRAKSAANTarget pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD Pemkab Probolinggo 2019, rupanya tak sebesar tahun ini. Artinya, target PAD itu menurun dibanding tahun ini.

Ada penurunan target sampai Rp 2,3 miliar. Pemkab berdalih, target PAD turun karena adanya sejumlah sumber retribusi yang dihapus.

Dalam APBD 2019 yang telah didok, secara umum pendapatan daerah 2019 naik dibanding tahun ini. Dalam APBD 2019, target pendapatan daerah mencapai Rp 2,376 triliun. Sedangkan, tahun ini hanya sekitar Rp 2,118 triliun. Atau, ada kenaikan target pendapatan daerah Rp 258 miliar.

Namun, target PAD malah menurun. Tahun ini, target PAD Pemkab Probolinggo mencapai sekitar Rp 235,8 miliar. Sedangkan, dalam APBD 2019 perolehan PAD ini hanya diproyeksikan sekitar Rp 233,4 miliar. Atau, ada penurunan target sekitar Rp 2,3 miliar.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Santiyono mengatakan, secara umum target pendapatan daerah diproyeksikan meningkat. “Terpenting itu pendapatan daerah dan belanja daerah tetap naik dari tahun ke tahun. Sehingga, program pembangunan di daerah setiap tahunnya meningkat,” katanya.

Disinggung soal faktor menurunnya target PAD, Santiyono mengatakan, ada sejumlah kebijakan Pemerintah Pusat yang membuat regulasi sumber PAD di daerah harus dihapus.

Salah satunya soal retribusi izin keramaian atau HO. Peraturan daerah (perda) itu dihapus. Sebab, Pemerintah Pusat menghapus aturan retribusi perizinan itu. Karenanya, sumber PAD dari perizinan HO ataupun keramaian juga hilang.

“Tapi, kami juga tidak tinggal diam. Kami berusaha untuk tidak terjadi penurunan PAD yang signifikan. Sehingga, kami menargetkan kenaikan PAD dari sektor lain. Seperti, retribusi pajak ataupun pariwisata,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo A. Musayyib Nahrowi mengaku, pihaknya terus menekan eksekutif meningkatkan target PAD. Awalnya, pihaknya menargetkan PAD 2019 naik dibanding tahun ini. Namun, ternyata ada regulasi atau kebijakan dari Pemerintah Pusat yang menghapus sejumlah retribusi perizinan.

“Terpenting pelayanan terhadap masyarakat mudah. Sehingga, dengan adanya penghapusan retribusi izin HO ataupun lainnya, juga berdampak baik dirasakan masyarakat,” ujarnya. (mas/rud)