Eks Karyawan PTKL Dilaporkan ke Polda, Ini Penyebabnya

SURABAYA – Karyono, Ketua Gerakan Bersama karyawan PT Kertas Leces (PTKL) dilaporkan ke Polda Jatim oleh 150 eks karyawan. Mereka merasa dirugikan dengan dugaan pemalsuan tanda tangan oleh Karyono. Tanda tangan atas nama 150 eks karyawan itu, digunakan untuk pengajuan tagihan kreditor kepada tim kurator PTKL.

Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Bromo, pelaporan tersebut dilakukan Jumat (23/11) lalu. Eks karyawan yang diwakili kuasa hokum, mendatangi Polda Jatim sekitar pukul 10.00. Indra Bayu, salah seorang tim kuasa hukum eks karyawan mengatakan, pelaporan tersebut dilakukan karena kliennya merasa dirugikan adanya hak tagih yang menggunakan surat kuasa palsu.

“Laporan 150 orang ini sebagai korban yang merasa dirugikan. Kami sebagai kuasa hukum mewakili mereka membuat laporan dengan dasar laporan polisi pada Pasal 263 dan 264 KUHP,” ujarnya. Laporan itu tercatat atas nama pelapor Jon Tornado, dengan nomor TBL/1535/XI/2018?UM/JATIM perihal dugaan membuat surat palsu dan atau pemalsuan surat.

Menurutnya, pelaporan tersbut bermula saat sidang verifikasi beberapa waktu lalu. Di mana ada tagihan atas nama dari pelapor selaku kreditor kepada tim kurator PTKL yang diajukan dari terlapor. Terlapor sendiri saat itu menurut Indra, mengaku advokat penerima kuasa.

“Jadi, terlapor itu mengaku telah diberi surat kuasa tertanggal 8 Oktober 2018 dari para pelapor. Padahal para pelapor sama sekali tidak pernah memberikan surat kuasa tanggal itu terlapor. Bahkan tidak pernah bertemu dan berhubungan apapun sampai saat ini. Terlapor ternyata bukan advokat, melainkan hanya karyawan PTKL,” ungkap Indra.

Sementara itu, Karyono saat dihubungi mengaku belum tahu pasti terkait laporan itu. Namun, meskipun memang telah dilaporkan ia telah siap untuk menghadapinya. Menurutnya, tuduhan pemalsuan tandatangan itu tidaklah benar dan itu hanya kesalahpahaman saja.

“Belum tau pasti apakah sudah dilaporkan atau belum. Kalau memang benar dilaporkan itu hanya salah paham saja,” tuturnya.

Ketua Geber itu mengatakan, tidak ada pemalsuan pada tandatangan surat kuasa hak tagih itu. Menurutnya, para orang yang melapor itu memang benar benar tandatangan. Namun, mereka hanya lupa kalau telah mendatangani surat kuasa itu.

“Sebenarnya saya telah mengumpulkan tandatangan itu sejak Mei lalu. Sebab, sebagai ketua tentunya memiliki pandangan sendiri. Dan saya meyakini bahwa perusahaan akan pailit. Oleh karena itu, saya mengumpulkan tandatangan unutk surat kuasa hak tagih itu. Dan itu prosesnya sudah lama,” tuturnya.

Ia juga mengatakan bahwa ada bukti bahwa para pelapornya itu tanda tangan. “Ada bukitnya. Jadi hanya tinggal klarifikasi saja,” tuturnya.

Disisi lain, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera, saat dihubungi terkait pelaporan yang dilakukan oleh 150 eks karyawan PTKL itu tidak merespon. Hingga berita ini di tulis, masih belum ada konfirmasi dari Polda Jatim.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim Kombespol Frans Barung Mangera saat dikonfirmasi perihal laporan tersebut, sempat menanyakan surat laporan dari pelapor pada Polda. Saat ditunjukan surat laporannya, Barung -sapaan akrabnya- baru akan mengecek laporan itu Senin (26/11). “Ok, Senin ya,” katanya singkat. (sid/rf)