SPP Belum Tentu Dikembalikan, MKKS Masih Bahas Pemfungsian BOSDA

PANGGUNGREJO – Pemkot memang sudah mencairkan anggaran BOSDA untuk SMA/SMK negeri senilai Rp 6,1 miliar awal Oktober silam. Namun, sejauh ini peruntukan BOSDA ini masih belum diketahui. Lembaga sekolah mengaku masih membahas peruntukannya. Termasuk soal SPP yang sebelumnya dibayarkan siswa kurun waktu setahun, sebelum Bosda dicairkan.

Sekretaris Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Negeri dan Swasta Kota Pasuruan, Akhmad Akhyar mengungkapkan pihaknya masih belum dapat memastikan peruntukan BOSDA tersebut. Sebab, sesuai aturan BOSDA ini untuk pembiayaan operasional sekolah.

Namun, dirinya memang sempat berkoordinasi dengan forum MKKS SMA Negeri sekota Pasuruan. Dari koordinasi ini diketahui, jika sejumlah sekolah memiliki tanggungan yang tidak sedikit. Tanggungan ini tidak terlepas dari sempat tidak tercairkannya BOSDA selama lebih dari satu tahun.

“Tidak semua pembiayaan kan dapat dipenuhi oleh BOSNAS. Makanya, selama 18 bulan BOSDA tidak bisa dicairkan, lembaga sekolah mencari bantuan pembiayaan dari luar,” katanya.

Saat ditanya apakah sekolah bakal mengembalikan uang SPP siswa di sejumlah sekolah yang sempat membayar biaya SPP sejak Maret lalu, Akhyar mengaku belum dapat memastikannya. Belum tentu SPP siswa yang dahulu dibayar, bis dikembalikan. Saat ini MKKS masih mencari solusi penyelesaiannya.

Namun, ia memastikan saat ini lembaga sekolah sudah tidak lagi menarik biaya operasional apapun pada siswa. Saat ini BOSDA senilai Rp 6,1 miliar itu pun mulai diserap. Penyerapannya sendiri tidak dalam bentuk keuangan ril, melainkan dalam bentuk barang.

“Peruntukan BOSDA ini masih kami bahas. Apakah juga akan digunakan untuk membayar tanggungan sekolah. Yang jelas saat ini masih dalam proses penyerapan,” ungkap Akhyar.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Kota Pasuruan, Farid Misbah menyebut beberapa lembaga sekolah memang sempat menyampaikan jika mereka memiliki tanggungan yang cukup besar. Kondisi ini dikarena mereka harus menutupi kekurangan defisit pembiayaan BOS dari pemerintah pusat.

Untuk itu, ia berharap agar Pemkot dan Pemprov dapat duduk bersama untuk mencari solusi terbaik agar tidak menimbulkan persoalan. Pasalnya, tanggungan ini diketahui sejak awal tahun ajaran 2017-2018. Sementara, BOSDA ini untuk tahun anggaran 2018.

“Ini yang perlu dicarikan solusi. Penyelesaiannya pun harus melibatkan MKKS. Hasil persetujuan nantinya dapat ditulis ke dalam berita acara,” terang Farid. (riz/fun)