Kejaksaan Libatkan BPN-Ahli Geodesi untuk Selidiki Dugaan Penyimpangan TKD Bulusari

CEK LOKASI: Tim satuan khusus pemberantasan korupsi Kejari Kabupaten Pasuruan saat meninjau ke TKD Bulusari, Kecamatan Gempol bersama BPN dan tim ahli geodesi. (Foto : Iwan Andrik/Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

BANGIL – Kejari Kabupaten Pasuruan terus mendalami dugaan penyimpangan dalam pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Bahkan Kamis (15/11), tim satuan khusus pemberantasan korupsi Kejari Kabupaten Pasuruan meninjau lokasi.

Peninjauan tersebut berlangsung sekitar pukul 11.30. Tidak hanya petugas dari kejaksaan yang dilibatkan. Karena, tim khusus Kejari Kabupaten Pasuruan juga mengajak tim ahli geodesi serta petugas dari BPN Kabupaten Pasuruan.

Kasipidsus Kejari Kabupaten Pasuruan, Denny Saputra mengungkapkan, peninjauan itu dimaksudkan, untuk memantau langsung lokasi TKD Bulusari. Pihaknya sengaja mengajak serta petugas dari BPN untuk melakukan pengukuran lahan di wilayah setempat.

Selain itu, pihaknya juga melibatkan tim ahli geodesi. Pelibatan tim ahli geodesi itu dimaksudkan, untuk melakukan pengukuran sedimentasi tanah yang dilakukan pengerukan. “Ini bagian dari proses penyidikan, atas kasus dugaan penyimpangan TKD Bulusari. Kami melibatkan petugas dari BPN serta tim ahli geodesi, untuk mengukur batas tanah serta sedimentasi tanah yang dikeruh,” jelas dia.

Karena dari situlah, kerugian negara bisa diketahui. Dari situ pula, nantinya bisa menjadi alat bukti, untuk penetapan tersangka.

Sejauh ini, pihaknya memang belum menetapkan seorang tersangka pun. Karena, proses penyidikan masih dilangsungkan. “Kalau mengarah, memang sudah ada. Tapi, kami butuh hasil pengukuran dari BPN dan tim ahli geodesi untuk memastikan kerugian yang ditimbulkan. Sekarang, kami masih menunggu hasil dari pengukuran BPN maupun tim geodesi,” bebernya.

UNTUK PENYELIDIKAN: Peninjaun ke lokasi tanah di Bulusari untuk melanjutkan penyelidikan yang ditangani korps kejaksaan. (Foto : Iwan Andrik/Jawa Pos Radar Bromo)

Seperti yang pernah diberitakan, kejari melakukan penelusuran terkait dugaan penyimpangan atas pemanfaatan TKD Bulusari. Tanah seluas 4 hektare di wilayah setempat, disebut-sebut telah dikeruk, untuk kemudian dijual. Hasilnya, diambil oleh pihak-pihak tertentu tanpa prosedur sesuai.

Kasus ini mencuat awal tahun 2017. Beberapa orang yang disebut-sebut mengatahui persoalan itu, diperiksa. Hingga akhirnya, statusnya dinaikkan menjadi penyidikan. Meski belum ada satu orang pun yang ditetapkan sebagai tersangka.

Pihak Kepala Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Yudono pernah mengatakan, kalau pihaknya tidak terlibat dalam persoalan itu. Meski tak dipungkirinya, kalau dirinya kerap dituduh orang yang harus bertanggung jawab. Ia juga menegaskan, kalau tanah yang dimaksud sebenarnya merupakan tanah gendom yang sudah ditukar gulingkan oleh CV Punika sejak tahun 1986 silam.

“Saya memang menjadi orang yang dituduh. Sebenarnya, saya tidak terlibat dan tidak ada korupsi di situ. Karena, tanah yang dikeruk tersebut bukan tanah kas desa melinkan tanah P2 atau tanah eks gendom yang sudah ditukar guling oleh CV Punika,” bebernya saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu. (one/fun)