Enam Raperda yang Diajukan Pemkab Dipenuhi Sejumlah Catatan

KRAKSAAN – Akhir tahun ini, Pemkab Probolinggo mengajukan enam rancangan peraturan daerah (raperda). Senin (12/11), enam raperda ini mendapat sejumlah catatan dan pertanyaan dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi di DPRD Kabupaten Probolinggo.

Dalam pandangannya, Fraksi Nasdem menyoroti raperda tentang Tenaga Kesehatan. Fraksi Nasdem meminta Pemkab Probolinggo terus memacu peningkatan dan pemerataan kualitas tenaga kesehatan dengan standar tertentu.

Pertanyaan juga dituangkan Fraksi PKB terkait pertimbangan mengganti Perda Nomor 11/2005. Fraksi PKB juga berharap Raperda Fasilitas Pelayanan Kesehatan, bila ditetapkan menjadi Perda, dapat memberikan kemudahan kepada calon pemilik fasilitas pelayanan kesehatan. Serta, memudahkan pemerintah daerah dalam pengawasannya.

“Terhadap Raperda Perubahan Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol seberapa efektifkah dalam menimbulkan efek jera ketika sanksi pidana kurungan 6 bulan dikurangi menjadi 3 bulan?” tanya Supanut.

Supanut menjelaskan, semua fraksi menyatakan, enam naskah raperda itu dapat dibahas lebih lanjut. Namun, pihak eksekutif diminta untuk memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi. “Usulan naskah raperda bisa dilanjutkan dengan pembahasan-pembahasan berikutnya,” ujarnya.

Sementara itu, Kabag Hukum Pemkab Probolinggo Siti Mu’alimah mengatakan, enam raperda itu diajukan dengan alasan cukup mendasar. Salah satunya adanya perubahan atau kebijakan peraturan di atasnya. “Nanti akan kami jelaskan dan jawab atas pandangan umum fraksi-fraksi saat rapat paripurna,” ujarnya. (mas/rud)

 

Enam Naskah Raperda yang Tengah Dibahas:
1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Probolinggo
2. Tenaga Kesehatan Kabupaten Probolinggo
3. Perubahan Ketiga Perda Nomor 06/2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
4. Pengelolaan Barang Milik Daerah
5. Perubahan atas Perda Nomor 03/2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol
6. Pencabutan atas tiga Perda Kabupaten Probolinggo