Buruh Kabupaten Pasuruan Sodorkan UMK 2019 Rp 4,2 Juta

BANGIL – Rapat penentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pasuruan yang digelar Dewan Pengupahan, Selasa (6/11) deadlock. Baik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) maupun Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) setempat, kukuh dengan angka perhitungannya sendiri.

Apindo di angka Rp 3,8 juta, sementara SBSI Rp 4,2 juta. Karena tak ada kata sepakat, Dewan Pengupahan akan mengusulkan 2 angka tersebut pada Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf.

Dengan itu kemudian akan direkomendasikan ke Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Rapat Dewan Pengupahan di aula Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Pasuruan Selasa (6/11), menjadi rapat terakhir untuk pengajuan UMK dari Dewan Pengupahan. Pasalnya, Kamis (8/11) merupakan batas pengajuan usulan pada gubernur.

Perwakilan dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Gunawan Karyanto menjelaskan, penentuan angka UMK adalah dari survei 60 item yang masuk dalam KHL.

“Terutama ada 4 item yang kami perbaiki. Karena untuk hidup layak, jadi untuk hunian tidak lagi kamar sewa tapi rumah kontrakan. Sehingga, berdampak juga pada kebutuhan listrik dan air,” jelasnya.

Selain itu, item transport juga dianggap krusial. Alasannya, lokasi perusahaan yang jauh dari jalan raya, membuat karyawan butuh biaya untuk ojek. Sehingga, muncul angka Rp 4.211.994,29 dari perhitungan yang dibuat SBSI.

Pertimbangannya, dari hasil survei KHL awal didapat angka sebesar Rp 3.839.890. Kemudian, setelah ditambah inflasi bulan Oktober, November 2017, dan prediksi inflasi Desember mendatang, ditambah pertumbuhan ekonomi. Karena muncul 2 angka, angka-angka itulah yang akan disodorkan Dewan Pengupahan pada bupati. (eka/mie)