Hasil Evaluasi Dinas Perkim, Luas Areal Kumuh Jadi 73 Ha

MAYANGAN – Evaluasi program pengentasan kawasn kumuh di Kota Probolinggo, belum dilakukan oleh Kementerian PUPR bersama perwakilan Bank Dunia. Namun, Dinas Perumahan dan Permukiman (Dinas Perkim) Kota Probolinggo, telah melakukan evaluasi terhadap program ini.

Dari hasil evaluasi yang dilakukan Dinas Perkim Kota Probolinggo, diakui ada pengurangan luas lahan kawasan kumuh di Kota Probolinggo. “Dari kajian yang telah dilakukan ada pengurangan kawasan kumuh. Dari luasan 172 hektare yang tersebar di 5 kecamatan, berkurang menjadi 73 hektare,” ujar Kepala Dinas Perkim Kota Probolinggo, Agus Hartadi.

Namun, Agus mengaku belum mendapatkan data detail daerah mana saja kawasan kumuh yang berkurang signifikan. “Misalnya, Kelurahan Sukabumi, itu awalnya ada 17,333 hektare kawasan kumuh. Dari data terbaru berkurang 13,333 hektare, jadi tinggal 4 hektare,” ujarnya.

Menurutnya, pengurangan kawasan kumuh ini tidak lepas dari adanya program pengentasan kawasan kumuh. Salah satunya melalui program Kotaku. “Program Kotaku ini sejak sekitar tahun 2015. Program ini dulu di Pemberdayaan Masyarakat,” jelasnya.

Program pengentasan kawasan kumuh seperti Kotaku dijalankan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Anggarannya tidak hanya digunakan untuk perbaikan infrastruktur permukiman, namun juga fasilitas-fasilitas permukiman lain.

“Berbeda dengan anggaran yang melekat di (Dinas) Perkim. Anggaran kami hanya bisa digunakan untuk pembangunan akses infrastruktur di permukiman. Sedangkan, anggaran di BKM bisa lebih fleksibel. Misalnya, digunakan untuk pembangunan jamban bersama,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, program penataan kawasan kumuh yang dilakukan di Kota Probolinggo, akan dievaluasi. Evaluasi ini akan dilakukan oleh Kementerian PUPR bersama perwakilan Bank Dunia.

Termasuk, penggunaan anggaran dari Bank Dunia sebesar Rp 13,5 miliar itu telah dimanfaatkan untuk apa saja. Sedangkan, anggaran Rp 13,5 miliar ini disalurkan kepada 21 BKM untuk penataan kawasan kumuh di masing-maisng wilayah.

Anggaran ini dikelola BKM bersama masyarakat untuk menata kawasan agar tidak kumuh. Penggunaannya fleksibel tidak hanya untuk infrastruktur. Namun, juga keperluan lain yang sifatnya untuk pengentasan kawasan kumuh. Rencananya, evaluasi itu akan dilakukan awal bulan ini. “Yang akan mengevaluasi ini dari Kementerian PUPR dan Bank Dunia,” ujar Agus kala itu. (put/rud)