Bank Dunia Evaluasi Program Kawasan Kumuh di Probolinggo

MAYANGAN – Program penataan kawasan kumuh di Kota Probolinggo akan dievaluasi. Evaluasi ini akan dilakukan Kementerian PUPR bersama perwakilan Bank Dunia.

Hal itu seperti yang diungkapkan Agus Hartadi, kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kota Probolinggo. “Program penataan kawasan kumuh akan dievaluasi. Termasuk penggunaan anggaran dari Bank Dunia sebesar Rp 13,5 miliar juga akan dievaluasi. Misalnya, dana itu telah dimanfaatkan untuk apa saja,” ujarnya.

Menurut Agus, anggaran sebesar Rp 13,5 miliar itu selama ini disalurkan kepada 21 Badan keswadayaan Masyarakat (BKM). Kemudian digunakan untuk penataan kawasan kumuh di masing-masing wilayah.

“Anggaran ini dikelola BKM bersama masyarakat untuk menata kawasan agar tidak kumuh. Penggunaannya fleksibel. Tidak hanya digunakan untuk infrastruktur, namun juga keperluan lain yang sifatnya untuk pengentasan kawasan kumuh,” ujarnya.

Berbeda sifatnya dengan anggaran yang disiapkan oleh Dinas Perkim. penggunaannya terbatas untuk pembangunan fasilitas permukiman saja. Sementara anggaran yang disalurkan melalui BKM bisa digunakan untuk pembangunan fasilitas kesehatan di permukiman.

“Kalau pembangunan fasilitas kesehatan kan seharusnya masuk di Dinas Kesehatan atau Perkim. Namun, anggaran yang masuk ke BKM ini bisa untuk pembangunan fasilitas kesehatan juga,” ujarnya.

Agus menjelaskan, evaluasi ini akan dilakukan awal November 2018. “Yang akan mengevaluasi ini dari Kementerian PUPR dan Bank Dunia,” ujarnya. (put/hn)