123 PNS Pemkab Probolinggo Disumpah di Pantai, Ini Alasannya

KRAKSAAN – Suasana berbeda terasa saat pelantikan dan pengambilan sumpah pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemkab Probolinggo, Jumat (26/10). Sebanyak 123 PNS diambil sumpahnya oleh Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari di tepi pantai Duta, Desa Randutatah, Kecamatan Paiton.

Mereka yang dilantik itu dari formasi Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dan formasi bidan desa berstatus pegawai tidak tetap (PTT). Mereka terdiri atas jabatan fungsional bidan desa sebanyak 114 PNS, PTT yang diangkat Kementerian Kesehatan dan 9 peserta PTT dari Kementerian Pertanian. Mereka diangkat PNS golongan III sebanyak 9 orang dan golongan II sebanyak 114 orang.

Pelantikan sendiri biasanya dilakukan di pendapa Kabupaten Probolinggo. Namun, ratusan PNS itu diambil sumpah di bawah terik matahari, tepat di tepi pantai Duta. Untungnya, angin berhembus sejuk.

Bupati Probolinggo P. Tantriana Sari mengatakan, pelantikan dan pengambilan sumpah itu kali pertama dilaksanakan di luar ruangan. Pengertiannya, menurut Tantri –panggilannya-, begitu dilantik menjadi PNS adalah tanggung jawab besar.

“Nuansanya berbeda ketika pengambilan sumpah dilakukan di dalam ruangan. Kalau di luar, mereka melihat langsung masyarakat dan pemandangan luar yang membuka wawasan mereka sebagai abdi negara. Tanggung jawabnya luar biasa,” katanya.

Mulai tanggung jawab mengatasi kemiskinan, peningkatan kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana yang terprogram pada Nawa Hati atau Pesona Hati. Salah satunya yaitu memaksimalkan potensi wisata alam.

“Program Nawa Hati saling berkaitan. Kami garap maksimal, PNS menyapa langsung penggiat wisata, sehingga dapat memengaruhi dan mengenalkan wisata tersebut. Ada multiplayer effect terhadap Pokdarwis,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo Abdul Halim mengatakan, bidan desa sebelumnya diangkat PTT oleh Pemerintah Provinsi Jatim dan Kementerian Kesehatan. Sedangkan SK Bupati belum diangkat sebagai PNS. Sehingga, selama ini mereka ditanggung negara.

“Sejumlah PTT yang di-SK bupati adalah usia 35 tahun ke bawah. Sedangkan yang berusia 35 ke atas belum bisa ikut tes. Sementara PTT yang melebihi 35 tahun akan terbit PP baru yang statusnya sama dengan PNS,” terangnya. (mas/hn/mie)