Nelayan KM Cahaya Bahari Jaya Tak dapat Asuransi, Ini Penyebabnya

MAYANGAN – Hilangnya kapal Cahaya Bahari Jaya menunjukkan fakta lain. Nelayan-nelayan yang berada dalam kapal itu tidak mendapat asuransi nelayan. Pasalnya, kapal yang mereka operasikan di atas 10 gross tonage (GT).

Hal itu disampaikan anggota DPR RI Komisi VI Musthofa Assegaf. Karena itu, politisi PPP itu akan mengusulkan agar ada regulasi yang tidak membeda-bedakan jenis kapal. Sehingga, semua nelayan bisa ikut asuransi dari pemerintah.

“Ya kalau seperti itu nanti akan saya bawa ke pusat untuk dibahas. Jadi, tidak ada lagi perbedaan nelayan satu dengan yang lain. Meskipun saya bukan membidangi terkait nelayan, tetapi akan saya coba usulkan,” terangnya saat takziah ke rumah duka.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Probolinggo Agus Rudiyanto Ghaffur menyayangkan tidak adanya perwakilan pemkot yang ikut dalam pencarian korban.

“Kami tadi sempat ke kantor Dinas Perikanan. Tetapi, belum ditemui karena kepala dinasnya ada kegiatan dengan Wali Kota. Kami di sana ditemui oleh stafnya. Kami tadi sedikit agak kecewa karena ada staf yang mengatakan kasus ini wewenang Dishub Jatim,” jelasnya.

Ia menambahkan, baru setelah perdebatan panjang, pihaknya diarahkan kepada kantor Kamladu di Pelabuhan Perikanan Mayangan. “Kami mendengar kronologi dan hasil pencarian sampai saat ini ternyata masih belum ditemukan. Kami berdoa mudah-mudahan secepatnya bisa ditemukan,” katanya.

Masih menurut Agus, jika nanti para nelayan itu ditemukan tidak dengan selamat apakah mereka akan mendapatkan asuransi? Ternyata tidak.

Pasalnya, kapal yang digunakan oleh nelayan yang hilang itu melebihi 10 GT. Sedangkan asuransi dari pemerintah di bawah 10 GT dan pengecualian untuk nelayan yang menggunakan alat terlarang.

Sementara itu, Kabid Pengembangan Usaha Dinas Perikanan Kota Probolinggo Trilia Yuliana “Asuransi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat itu ada aturannya. Jadi, untuk kapal di atas 10 GT tidak boleh ikut. Mereka bisa ikut, namun asuransi mandiri seperti BPJS Ketenagakerjaan. Asuransi itu diperuntukan untuk kapan yang di bawah 10 GT. Itu pun pengecualian bagi kapan yang menggunakan alat tangkap terlarang,” ujarnya.

Lebih lanjut, pihaknya berencana untuk membuat perda sendiri. Sehingga, nelayan yang tidak ter-cover oleh asuransi pemerintah pusat bisa ter-cover oleh pemerintah daerah. Namun, itu masih sebatas rencana dan masih belum ditentukan untuk realisasinya.

Mengenai pencarian korban, Trilia mengatakan, pihaknya telah turun ke lapangan secara langsung. “Kami sudah turun langsung. Bahkan, saat penjemputan korban yang ketemu di Pamekasan kami hendak ikut. Tetapi, karena mungkin dari kami kelamaan kami jadi ditinggal. Ke rumah duka kami juga telah datang untuk memberikan santunan,” terangnya. (sid/rf/mie)