Disnaker Hapus Anggaran Survei KHL, SBSI Minta Bupati Turun Tangan

BAHAS UPAH: Dewan Pengupahan dalam rapat pembahasan UMK beberapa waktu lalu. Beralasan patuhi PP, Disnaker hapus anggaran survei KHL. (Erri Kartika/Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

BUGULKIDUL – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Pasuruan berencana menghapus survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tahun ini. Anggaran untuk survei pun ditiadakan. Kebijakan ini dipertanyakan Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) setempat. Mereka akan tetap melakukan survei meski anggarannya dihapus.

Saiful Anwar, kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (HI dan Jamsostek) Disnaker setempat mengatakan, survei KHL untuk penentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun depan memang akhirnya ditiadakan. Sehingga, anggaran KHL sudah dimasukkan ke P-APBD akhir September lalu.

Anggaran survei KHL sendiri memang tidak banyak. Hanya Rp 2,25 juta untuk survei di 3 pasar tradisional. Pasar Sukorejo, Pandaan, dan Bangil. Ada 60 item yang masuk dalam survei KHL.

“Sebelumnya untuk survei KHL memang dianggarkan. Namun, akhirnya ditiadakan mengingat dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, penentuan UMK tidak lagi berdasakan survei KHL,” jelasnya.

Regulasi itu diperkuat dengan edaran Menteri Ketenagakerjaan RI tanggal 15 Oktober 2018 nomor: B.240/M-NAKER/PHI95K-UPAH/X/2018 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018. Sehingga, nantinya penentuan UMK akan berdasarkan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Saiful mengatakan, kendati UMK akan mengacu aturan tersebut, tetapi rapat Dewan Pengupahan wajib dilaksanakan. Ini, lantaran dari Dewan Pengupahan lah yang memberikan rekomendasi kenaikan UMK ke Bupati Pasuruan. Nantinya, bupati yang menyerahkan ke Gubernur Jawa Timur untuk ditetapkan.

“Sehingga, rapat dewan pengupahan tetap dilaksanakan, kami masih menunggu edaran dari gubernur terkait juknis rapat Dewan Pengupahan,” katanya.

Sementara itu, Gunawan Karyanto, ketua SBSI Kabupaten Pasuruan mengatakan, kendati penetapan akan dilaksanakan sesuai dengan PP Tahun 2015, dari unsur serikat buruh tetap akan memperjuangkan rekomendasi dari survei KHL.

“Tetap kami akan perjuangkan ada hasil dari survei KHL. Ini, agar bisa ketahuan grafiknya naik apa turun di lapangan secara riil, terkait 60 item yang masuk dari daftar survei KHL,” jelasnya.

Gunawan mengatakan, jika Disnaker tidak menyediakan lagi anggaran terkait survei, maka pemkab tetap wajib menyediakan. “Ini, lantaran Dewan Pengupahan bukan di bawah Disnaker, tapi langsung di bawah Bupati Pasuruan. Kalau Disnaker tidak menyediakan anggaran, tetap Pemkab Pasuruan wajib menyediakan,” jelasnya.

Dijelaskan bahwa survei KHL perlu karena setiap tahun selalu rutin dilakukan. Dan, tahun ini dari sarikat buruh merasa perlu tetap dilakukan survei sebagai pembanding hasil UMR yang berdasarkan PP 78 Tahun 2015. (eka/rf)