Komisi III Larang PT SKI Terapkan Denda Berkali-kali

PROBOLINGGO – Komisi III DPRD Kota Probolinggo mendesak pada PT Sumbertaman Keramika Industri (SKI) agar denda yang dibebankan pada karyawan, hanya berlaku sekali. Perusahaan harus memberikan pembinaan, tapi wujudnya jangan denda yang justru membuat tenaga kerja tertekan.

Hal itu seperti yang diungkapkan Ketua Komisi III Agus Riyanto yang hadir dalam acara koordinasi, mediasi, serta klarifikasi yang dilakukan di kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo, Selasa (9/10) siang.

Menurutnya, pihak perusahaan boleh saja memberikan sanksi berupa potongan gaji sebagai denda. Namun bukan berarti dilakukan setiap kali. Ia meminta agar sanksi potongan itu dilakukan sekali saja. Selain denda, sanksi lain yang juga diterapkan yakni teguran pertama, kedua, dan ketiga.

Jika masih melakukan pelanggaran, maka tak perlu didenda potongan gaji lagi, melainkan langsung diberhentikan. Artinya, karyawan tersebut sudah tidak ada niatan baik lagi bekerja di perusahaan tersebut.

“Dengan demikian, saya rasa itu lebih manusiawi dibandingkan jika dikit-dikit denda Rp 50 ribu, padahal tak diberitahukan sebelumnya secara terperinci apa saja yang tidak boleh,” terangnya.

Selain itu, Agus menilai bercampurnya denda dengan uang koperasi tidak dibenarkan. Ia mengatakan, pembukuan denda dan koperasi harusnya dipisah. Bahkan, Komisi III meminta denda yang dibebankan pada karyawan dikembalikan.

Politisi PDIP itu juga menyoroti Dinas Ketenagakerjaan yang dianggap kurang maksimal. Sehingga, ia meminta agar persoalan ini harus segera diselesaikan. Jika tidak, dewan akan merekomendasikan agar kepala dinasnya dipindah saja.

Gatot Wahyudi, kepala DKUPP meminta agar pihak koperasi memberikan data jumlah uang denda selama ini. Mengingat dari keterangan koperasi, uang tersebut dipisahkan.

“Saya minta agar pihak koperasi menyajikan data siapa saja dan tanggal berapa saja yang kena denda. Sehingga, di sana jelas kesalahanya apa dan dendanya apa. Saya kira itu hal yang mudah. Kan sekarang zamannya sudah canggih. Dilihat dari slip gaji saja kan sudah bisa. Selanjutnya uang itu dikembalikan kepada karyawan,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Disnaker Wahono Arif yang pada siang itu juga turut hadir menambahkan, bahwa pada saat ini, dari pihak perusahaan masih menempuh bripartit. Sehingga, prosesnya masih berlangsung. “Saat ini kami masih jalani proses bripartit terkait dengan masalah perusahaan dengan karyawanya,” terangnya.

Sementara itu, PT SKI dihadiri oleh Hariono selaku ketua Koperasi perwakilan dari Koperasi Gotong Royong. Kemudian Supriyanto selaku sekertaris koperasi yang juga menjabat sebagai Human Resources Departement (HRD). Hariono menjelaskan bahwa rekomendasi dan usulan dari DKUPP dan juga Ketua Komisi akan dipertimbangkan. Mengingat sebelumnya ia mengaku tidak tahu jika uang konduite dan uang koperasi tidak boleh disatukan.

“Kami baru tahu baru-baru ini, makanya kami datang juga untuk meminta petunjuk dari DKUPP serta saran dari Komisi III,” terangnya. Namun, yang jelas data keuangan konduite dan koperasi sudah dibedakan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala DKUPP Kota Probolinggo Gatot Wahyudi. Menurutnya, terkait dengan hal itu, ia masih melakukan penyelidikan. Untuk mendapat informasi terbaru memang harus respect. Sehingga, dalam kaitannya apakah ada dugaan penggelapan dan sebagainya masih belum diketahui.

“Kami masih belum tahu itu, makanya kami masih lakukan pendalaman. Selain itu, kami juga minta data detail tiap konduite yang diterima oleh karyawan,” terangnya. Sehingga, ia tak tahu dengan pasti yang dikumpulkan karena adanya pelanggaran berapa dan yang disetorkan ke koperasi berapa,” katanya. (rpd/rf)