KPK Geledah 8 Tempat, Termasuk Rumah Dinas dan Rumah Pribadi Setiyono

PASURUAN – Setelah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam dugaan kasus suap, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Kota Pasuruan Sabtu (6/10). Tim KPK kembali untuk melakukan penggeledahan di sejumlah tempat. Diantaranya juga lima ruang kerja pejabat yang sebelumnya dalam kondisi tersegel.

RUMAH DINAS: Rumah dinas di Pendapa Surga-surgi yang ikut digeledah. Selain itu rumah pribadi wali kota di Jalan Margo Utomo, ikut digeledah. (Mokhamad Zubaidillah/Jawa Pos Radar Bromo)

Salah satu sumber mengatakan, ada puluhan penyidik KPK yang ditugaskan dalam kegiatan penggeledahan tersebut. Mereka mengendarai 11 mobil Toyota Innova warna hitam. Kedatangan tim KPK itu juga dikawal ketat oleh aparat kepolisian dari Polres Pasuruan Kota.

Dilibatkannya polisi dalam penggeledahan juga dibenarkan AKBP Rizal Martono, Kapolres Pasuruan Kota. “Ada tiga tim yang ikut membantu penggeledahan. Kami hanya memback-up pengamanan saja,” beber Rizal Martomo.

Mereka lalu berpencar ke tiga titik. Tiga mobil menuju rumah dinas Wali Kota Pasuruan di Pendapa Surga Surgi di Jalan Panglima Sudirman. Dua mobil menuju rumah pribadi Wali Kota Pasuruan di Jalan Margo Utomo. Sedangkan enam mobil diantaranya menuju kompleks perkantoran Pemkot Pasuruan di Jalan Jalan Pahlawan.

Pantauan Jawa Pos Radar Bromo, tim KPK tiba di kantor Pemkot Pasuruan sekitar pukul 09.25. Mereka yang tampak mengenakan rompi bertuliskan KPK itu langsung menuju ruang kerja Wali Kota Pasuruan. Setelah memasuki ruangan, pintu tertutup rapat. Begitu pula dengan aparat kepolisian yang langsung mensterilkan area kantor Wali Kota.

Baik pintu utama maupun dua pintu samping ditutup dan dijaga ketat oleh polisi. Cukup lama petugas berada di ruang kerja Wali Kota. Selang dua jam kemudian, sejumlah penyidik keluar dan menuju ke lantai dua. Disana, memang ada ruang kerja Staf Ahli Hukum dan Politik yang juga disegel.

Selain itu, penyidik yang lain juga tampak keluar membawa beberapa map transparan berisi dokumen. Mereka juga membawa tas ransel yang dimasukkan dalam bagasi mobil. Dengan mengendarai mobil, tim KPK menuju ruang kerja Kepala Dinas PUPR. Mereka kemudian kembali ke ruang kerja Wali Kota melalui pintu samping. Mereka tampak membawa tas ransel, koper, serta dokumen yang cukup tebal.

Sekitar pukul 11.45, mereka keluar dengan mengendarai dua mobil. Sumber media ini menyebutkan, tim KPK menuju ke Nguling yang diduga rumah pemilik CV Mahadhir. Di waktu yang sama, penyidik yang semula mendatangi rumah pribadi Wali Kota Pasuruan di Margo Utomo juga keluar. Mereka membawa sejumlah berkas dan menuju ke Kantor Dinas Koperasi dan UKM di Pohjentrek.

Menurut sumber, penyidik memang tengah menggeledah berkas-berkas yang ada di ruang kerja Wali Kota. Selain itu, sejumlah barang elektronik seperti PC juga tengah diperiksa. Sekitar pukul 16.30, penyidik yang menggeledah ruang kerja Kepala Dinas Koperasi dan UKM bergeser ke Rumah Dinas Wali Kota di Jalan Panglima Sudirman. Begitu pula penyidik yang semula menggeledah ruang kerja Wali Kota, juga keluar.

Sangat banyak banrang bukti yang didapat dari ruang kerja wali kota dan sejumlah ruangan di pemkot. Alhasil, barang bukti itu beberapa diantaranya dibawa tas ransel. Jumlahnya ada enam orang. Sedangkan, penyidik yang membawa kardus bekas air mineral sebanyak 2 orang. Selebihnya, membawa koper sebanyak tiga orang. Mereka langsung menuju ke rumah dinas Wali Kota Pasuruan.

Sayangnya, saat awak media mendatangi rumah dinas, tak diperkenankan untuk masuk. Wartawan hanya melihat sembari mendengar percakapan petugas dari kejauhan.

Nah, menurut sumber media ini, di rumah dinas juga banyak yang disita. Selain berkas, di kamar pribadi wali kota didapati buku catatan setoran dari trio kwek-kwek. Buku itu berisikan proses pemenang tender dan retender.

Di rumdin pula sempat ada petugas KPK yang menanyakan nama-nama. Kenal sama ET? Hn? AF? Ya itu trio kwek-kwek yang mengatur proyek,” kata sumber media ini saat mengutip pertanyaan dari petugas KPK.

Pemeriksaan di rumah dinas ini memakan waktu paling lama. Di rumdin ini, ada beberapa ruangan seperti meja kerja, yang disegel selain kamar wali kota.

Hingga proses penggeledehan berakhir, tak ada petugas KPK yang mau memberi penjelasan. Semuanya meminta agar Humas yang menjelaskan nanti.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Pasuruan. OTT itu berkaitan dengan proyek PLUT milik Pemkot Pasuruan senilai Rp 2 miliar lebih. Sudah ada 4 orang yang ditetapkan menjadi tersangka dalam OTT itu. Salah satunya Wali Kota Pasuruan Setiyono. Dia diduga menerima fee proyek PLUT. (tom/fun)